Oleh: Nor Hasanah, SAg, MIKom
Pustakawati UIN Antasari Banjarmasin
Piring makan yang penuh tidak selalu berbanding lurus dengan pikiran yang tercerahkan. Inilah paradoks pembangunan manusia di era modern. Negara dapat memastikan anak-anak menerima asupan gizi yang cukup, tetapi tanpa literasi yang memadai, manfaat gizi itu berisiko berhenti pada urusan biologis semata. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan secara masif menjelang Hari Gizi Nasional 2026 adalah langkah strategis dan patut diapresiasi. Namun, pertanyaan pentingnya adalah: apakah gizi yang dibagikan telah disertai dengan pengetahuan yang menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan perubahan perilaku jangka panjang?
Di titik inilah gizi dan literasi seharusnya bertemu. Gizi adalah fondasi fisik pembangunan manusia, sementara literasi merupakan fondasi kognitif dan kulturalnya. Keduanya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan menuntut sinergi antara pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan kapasitas berpikir masyarakat. Tanpa literasi, gizi hanya menjadi intervensi sesaat. Tanpa gizi, literasi kehilangan daya tumbuhnya.
Program MBG hadir dalam konteks tantangan gizi yang kompleks. Indonesia masih menghadapi persoalan stunting, anemia, dan ketimpangan akses pangan sehat. Pada saat yang sama, masyarakat hidup di tengah banjir informasi tentang makanan dan kesehatan. Media sosial dipenuhi klaim diet instan, mitos gizi, dan iklan pangan ultra-proses yang sering kali lebih dominan daripada informasi berbasis sains. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan gizi hari ini bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga soal kualitas pengetahuan.
Literasi gizi menjadi kunci untuk menjembatani persoalan tersebut. Literasi gizi bukan sekadar kemampuan membaca label makanan, tetapi juga kemampuan memahami informasi kesehatan, menilai kebenaran sumber, dan mengambil keputusan yang tepat terkait pola makan. Di sinilah peran institusi literasi, terutama perpustakaan dan pustakawan, menjadi semakin relevan. Sayangnya, peran ini masih jarang dibicarakan dalam diskursus kebijakan gizi nasional.
Perpustakaan sering dipersepsikan sebagai ruang sunyi yang jauh dari isu pangan dan kesehatan. Padahal, di era digital, perpustakaan telah bertransformasi menjadi pusat pengetahuan dan literasi informasi. Pustakawan tidak lagi hanya mengelola buku, tetapi juga mengkurasi data, jurnal ilmiah, dan sumber digital yang kredibel. Dalam konteks MBG, perpustakaan dapat berfungsi sebagai pusat literasi gizi yang menjembatani kebijakan negara dengan pemahaman masyarakat.
Di sekolah, perpustakaan dapat menjadi ruang edukasi gizi yang kontekstual. Anak-anak penerima MBG perlu memahami mengapa makanan bergizi penting bagi konsentrasi belajar, daya ingat, dan kesehatan jangka panjang. Pemahaman ini menumbuhkan kesadaran, bukan sekadar kebiasaan makan. Di tingkat keluarga dan komunitas, perpustakaan desa atau taman baca masyarakat dapat menjadi rujukan informasi tentang pengasuhan berbasis gizi, pangan lokal sehat, dan pola konsumsi berkelanjutan.
Era data dan kecerdasan buatan memperkuat urgensi literasi gizi. Data tentang status gizi, konsumsi pangan, dan dampak gizi terhadap prestasi belajar tersedia dalam jumlah besar. Namun, data yang melimpah tidak otomatis bermakna. Tanpa literasi, data justru berpotensi menyesatkan atau disalahgunakan. Pustakawan memiliki kompetensi untuk menjembatani data dengan pemahaman publik, menerjemahkan angka menjadi pengetahuan yang dapat dipahami dan digunakan.
Literasi juga berperan penting dalam melindungi masyarakat dari misinformasi gizi. Di ruang digital, informasi yang keliru sering kali menyebar lebih cepat daripada klarifikasi ilmiah. Tanpa kemampuan memilah sumber, masyarakat rentan terjebak pada pola konsumsi yang tidak sehat, meskipun program gizi telah dijalankan. Dalam konteks ini, literasi bukan pelengkap, melainkan prasyarat keberhasilan kebijakan gizi.
Mengintegrasikan literasi ke dalam program MBG berarti memandang gizi sebagai investasi jangka panjang. Gizi yang disertai literasi akan membentuk generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam mengambil keputusan hidup. Anak-anak yang memahami nilai gizi akan tumbuh menjadi individu yang lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya dan lingkungannya. Inilah esensi pembangunan manusia seutuhnya.
Tentu, tantangan implementasi tidak kecil. Kesenjangan kualitas perpustakaan, keterbatasan pustakawan, dan minimnya sinergi lintas sektor masih menjadi pekerjaan rumah. Namun, Hari Gizi Nasional 2026 dapat menjadi momentum reflektif untuk memperluas cara pandang kita. Pembangunan gizi tidak cukup diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi dari sejauh mana pengetahuan dan kesadaran masyarakat ikut bertumbuh.
Pada akhirnya, saat gizi bertemu literasi, pembangunan manusia menemukan arah yang lebih kokoh. Negara tidak hanya memberi makan tubuh warganya, tetapi juga menumbuhkan daya pikir dan daya kritisnya. Perpustakaan dan pustakawan, dengan peran sunyinya, dapat menjadi simpul penting dalam pertemuan itu. Di tengah ambisi besar membangun generasi emas, literasi memastikan bahwa investasi gizi benar-benar berbuah pada manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya tahan menghadapi masa depan.
