TIM Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi, di Aula Barakat, Martapura, Rabu (28/1).
Kegiatan bertujuan menyamakan langkah kinerja dan target program yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di seluruh kelompok usia.
Rakor dibuka Ketua TP Posyandu Banjar Hj Nurgita Tiyas.
Dia menyampaikan, rakor dilaksanakan untuk menyelaraskan kinerja TP Posyandu sesuai petunjuk teknis dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga program yang dijalankan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“TP Posyandu telah memahami aspek teknis berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.
Karena itu, pada 2025 telah dilakukan pelantikan pengurus serta penguatan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan pembinaannya,” ujarnya.
Dia menjelaskan, terdapat tiga transformasi kebijakan utama dalam penyusunan program kerja TP Posyandu, yakni transformasi kelembagaan, transformasi layanan serta pembinaan kader di lapangan.
Ketiga aspek tersebut menjadi dasar memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
“Kami berharap seluruh peserta rakor terlibat aktif dalam program pembinaan layanan yang mencakup enam Bidang Standar Pelayanan Minimum (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta bidang sosial,” tandasnya.
“TP Posyandu bekerja sesuai tugas dan fungsinya untuk memberikan layanan yang mumpuni, terdepan, cepat dan tepat bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, dia menekankan pentingnya identifikasi permasalahan berbasis data sebagai rujukan penyusunan program yang siap dirangkum Bappedalitbang. Menurutnya, rakor jadi wadah menyamakan persepsi dan komitmen bersama dalam menentukan prioritas permasalahan yang selaras dengan visi dan misi Bupati serta program strategis Bappedalitbang.
“Rakor menjadi forum diskusi untuk menyampaikan aspirasi dan menyamakan target program strategis yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat, sesuai kemampuan daerah,” jelasnya.
Dia juga mengungkapkan, pascabencana banjir, berdampak pada kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.
Beberapa OPD pun telah mengambil peran sesuai kewenangannya, seperti Dinas Pendidikan yang berfokus pada pemulihan sektor sekolah serta Dinas Sosial dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan perbaikan rumah.
“Selain itu, perhatian juga diberikan pada ketersediaan sanitasi air bersih dan pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh elemen di tingkat kecamatan dan desa, yang menjadi bagian tugas TP Posyandu,” katanya.
Rakor turut dihadiri Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hafiz Anshari serta sejumlah Kepala SKPD yang terkait enam Bidang SPM. (adv/K-2)
