Kandangan, KP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar upacara peringatan Perang Kemerdekaan 2 Januari 1949, Selasa (31/12/2025) di Halaman Pasar Hamayung, Jalan Tugu 2 Januari 1949, Kecamatan Daha Utara.
Wakil Bupati (Wabup) HSS Suriani menjadi inspektur upacara, diikuti ratusan peserta dari pelajar, Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, kepala desa dan perangkat desa, Barisan Pemadam Kebakaran, dan komunitas.
Kegiatan dimeriahkan penampilan teater kolosal “Palagan Nagara” oleh siswa SMA Negeri 1 Daha Utara.
Wabup HSS Suriani mengatakan, peringatan Perang Kemerdekaan 2 Januari 1949 merupakan pengingat penting, akan nilai persatuan dan kesatuan sebagai modal utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Wabup HSS menjelaskan, Perang Kemerdekaan 2 Januari 1949 merupakan perlawanan rakyat bersama para pejuang, dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman penjajahan kembali.
“Dengan semangat juang yang dilandasi keberanian, persatuan, dan pengorbanan tanpa pamrih, para pahlawan telah mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk mengenang, menghargai, dan meneladani nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan kepada kita semua,” ujar Suriani.
Wabup mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengisi kemerdekaan dengan karya nyata melalui kerja keras, disiplin, pengabdian, dan kontribusi positif di bidang masing-masing demi kemajuan daerah dan bangsa.
Wabup juga mengajak masyarakat, untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah perjuangan daerah, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menjadikan nilai-nilai perjuangan sebagai landasan dalam membangun masa depan yang lebih baik.
Usai upacara, kegiatan dilaksanakan penyerahan bantuan kepada para pejuang veteran atau keluarga veteran. Wabup juga meninjau Tugu 2 Januari 1949 yang berada tidak jauh dari lokasi upacara.
Kegiatan turut dihadiri Forkopimda Kabupaten HSS, Anggota DPRD HSS Dapil III, dan para kepala perangkat daerah. (tor/K-6)
