SAMPIT, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini menindaklanjuti laporan dugaan paparan konten menyimpang terhadap dua siswa SMA di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dugaan tersebut disebut berawal dari aktivitas permainan daring, salah satunya melalui aplikasi game Roblox.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo mengaku baru menerima laporan awal terkait kasus tersebut dan menegaskan bahwa saat ini masih dalam tahap verifikasi dan pendalaman.
“Saya baru dapat laporan. Katanya ada yang terpapar radikalisme dari aplikasi Roblox. Nanti akan kita cek kembali kebenarannya,” ujar Edy Pratowo, dilansir dari Mediadigitalupdate.com, Jumat (9/1/2026).
Edy menambahkan, Pemprov Kalteng telah menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan aparat keamanan, termasuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.
“Kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Harus dicek secara mendalam dan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten,” tegasnya.
Ia juga mengimbau para orang tua, guru, dan seluruh pemangku kepentingan agar lebih waspada terhadap aktivitas anak di dunia digital, khususnya penggunaan permainan daring yang berpotensi mengandung unsur kekerasan maupun paham menyimpang.
“Pengawasan terhadap anak-anak harus ditingkatkan, terutama dalam penggunaan gawai dan game online,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng, Muhammad Rus’an, membenarkan adanya laporan awal dari aparat keamanan, termasuk Densus 88. Namun, ia menegaskan bahwa hingga kini belum dapat dipastikan adanya unsur radikalisme secara utuh.
“Memang ada laporan terkait game online yang mengarah pada kekerasan, sadisme, dan bullying. Kalau langsung disebut radikalisme, kita juga harus sangat berhati-hati. Saat ini masih dalam tahap mengarah,” jelas Rus’an.
Menurutnya, pemerintah masih melakukan pendalaman untuk memastikan pola, potensi jaringan, serta dampak psikologis yang mungkin dialami oleh para remaja tersebut. Proses penanganan dilakukan secara tertutup dan hati-hati karena melibatkan anak di bawah umur.
“Anak-anak ini masih dalam penanganan. Pemerintah tidak ingin salah menyimpulkan. Yang jelas, langkah pencegahan akan dilakukan agar persoalan ini tidak meluas dan tidak mengganggu ketertiban umum,” katanya.
Rus’an menambahkan, Pemprov Kalteng telah melakukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pihak sekolah dan aparat keamanan, guna menyiapkan langkah antisipatif, edukasi, serta pengawasan penggunaan aplikasi digital di kalangan pelajar.
Ke depan, pemerintah daerah juga membuka kemungkinan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan terhadap konten yang mengandung unsur kekerasan, perundungan, maupun potensi penyebaran paham menyimpang.
“Koordinasi akan terus kami lakukan, dan langkah penanganan akan disiapkan sesuai hasil pendalaman yang sedang berjalan,” pungkas Rus’an.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait penanganan dua siswa SMA tersebut, pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kotim mempersilakan media untuk mengonfirmasi lebih lanjut ke Polres Kotim.(net/KPO-4).
