BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi sektor pertanian di Kabupaten Barito Kuala, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin menggelar kegiatan sosialisasi bekerja sama dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (12/2/2026), mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai, bertempat di Pop! Hotel Banjarmasin. Sosialisasi ini merupakan bagian dari strategi BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial di sektor pertanian, dengan menjadikan penyuluh sebagai perpanjangan tangan dalam mengedukasi para petani.
Sekitar 50 peserta yang terdiri dari Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian dan penyuluh pertanian dari berbagai wilayah Kabupaten Barito Kuala turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam forum ini, para peserta mendapatkan pemaparan komprehensif mengenai manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta Jaminan Hari Tua (JHT), termasuk mekanisme pendaftaran bagi pekerja mandiri dalam kategori Bukan Penerima Upah (BPU).
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin, Sunardy Syahid, secara terpisah menyampaikan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan petani di lapangan.
“Melalui penyuluh pertanian, kami berharap informasi terkait manfaat perlindungan jaminan sosial dapat tersampaikan secara luas kepada para petani. Dengan demikian, perluasan kepesertaan tidak hanya menyasar penyuluh, tetapi juga petani sebagai pelaku utama sektor pertanian,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala yang diwakili oleh Yudi Perdana Putra selaku Penelaah Teknis Kebijakan, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi tersebut serta mendukung upaya perluasan perlindungan jaminan sosial bagi insan pertanian di Kabupaten Barito Kuala.
Upaya sosialisasi ini juga menjadi bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mendorong peningkatan kepesertaan pekerja sektor informal, termasuk petani, agar memperoleh perlindungan yang setara dengan sektor formal. Dengan semakin luasnya cakupan kepesertaan, risiko sosial dan ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun musibah lainnya diharapkan dapat diminimalkan.
Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Pertanian berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan edukasi secara berkelanjutan, sehingga perlindungan jaminan sosial tidak hanya menjadi program, tetapi menjadi kebutuhan dan kesadaran bersama di kalangan insan pertanian.
Melalui sinergi ini, diharapkan semakin banyak penyuluh dan petani yang terlindungi serta memiliki jaminan keberlangsungan ekonomi di masa mendatang. (Opq/KPO-1)
