RANTAU, Kalimantanpost.com — Pemerintah Kabupaten Tapin melanjutkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang menjadi salah satu agenda utama kepemimpinan daerah. Program ini memasuki tahun kedua dengan target 1.000 unit rumah direnovasi sepanjang 2026.
Penyerahan hasil rehabilitasi dimulai di Desa Suato Lama, Kecamatan Salam Babaris, Senin, 23 Februari 2026. Bersamaan dengan Kegiatan Safari Ramadan Bupati dan Wakil Bupati Tapin.
Bupati Tapin H Yamani dan Wakil Bupati Tapin H Juanda menyerahkan secara simbolis menyerahkan secara simbolis kunci rumah dan Jam Dinding Warna Kuning bergambar Bupati dan Wakil Bupati Tapin kepada pemilik rumah yang sudah selesai di bedah menjadi rumah layak huni.
Bupati H Yamani menyebut program tersebut sebagai upaya konkret memperbaiki kualitas hidup warga berpenghasilan rendah.
“Pada 2025, kami sudah menyelesaikan 1.000 rumah yang tersebar di 12 kecamatan. Tahun ini targetnya sama,” kata Yamani.
Dengan pola tersebut, pemerintah daerah menargetkan total 5.000 rumah menjadi layak huni hingga akhir masa jabatan lima tahun.
Menurut Yamani, persoalan perumahan masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah Tapin, terutama di desa-desa. Karena itu, program RTLH diposisikan bukan sekadar bantuan fisik, melainkan bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan sosial.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tapin, Yumanto, menjelaskan bahwa pada 2026 rehabilitasi RTLH disiapkan untuk 1.000 unit yang tersebar di 126 desa dan 9 kelurahan.
Hingga akhir Februari, progres program menunjukkan variasi tahapan. Sebanyak 620 unit rumah telah memiliki rencana anggaran biaya (RAB), 209 unit materialnya siap, 76 unit telah selesai 100 persen, dan 66 unit masih dalam proses pengerjaan.
Yumanto menyebut percepatan menjadi fokus utama agar target tahunan tercapai.
“Kami menyesuaikan pelaksanaan dengan kesiapan administrasi dan material di lapangan,” ujarnya.
Program RTLH Tapin menjadi cermin pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan dasar. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, pemerintah memilih menyasar sektor perumahan sebagai fondasi awal peningkatan kesejahteraan warga.(abd/KPO-3)
