BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) menggelar rapat koordinasi guna membahas persiapan dan pendalaman materi Arsitektur Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Subnas Kalimantan Selatan, Senin (09/02/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Fathimatuzzahra, serta dihadiri para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dishut Kalsel.
Kegiatan difokuskan pada penyusunan materi paparan yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan referensi strategis bagi Pemerintah Provinsi Kalsel.
Fathimatuzzahra menjelaskan, rekomendasi yang dihasilkan dari rapat koordinasi ini akan menjadi salah satu bahan utama dalam penyusunan Arsitektur REDD+ Subnas Kalimantan Selatan.
Materi tersebut juga direncanakan akan dipaparkan dalam kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi serta kepada pengelola Program BioCarbon Fund (BioCF).
“Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan utama dalam penyusunan Arsitektur REDD+ Subnas Kalsel,” ujarnya.
Materi yang disiapkan direncanakan akan dipaparkan dalam kunjungan kerja ke Bappeda Provinsi Jambi serta kepada pengelola Program BioCarbon Fund.
Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya sinergi dan keselarasan antarbidang dalam menyiapkan materi yang komprehensif dan berbasis data.
Menurutnya, kolaborasi internal menjadi kunci dalam menghasilkan rekomendasi yang berkualitas serta relevan dengan kebutuhan daerah.
“Rapat koordinasi ini merupakan forum strategis untuk menyatukan persepsi dan menyiapkan materi yang komprehensif sebagai rekomendasi bagi Pemkab Kalsel dalam penyusunan Arsitektur REDD+ Subnas,” tegasnya.
Selain itu, Fathimatuzzahra juga mengingatkan kepada pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik agar segera menyusun serta melaksanakan program kerja sesuai dengan tujuan Dinas Kehutanan, sekaligus sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalsel.
Melalui rapat koordinasi ini, Dishut Kalsel berharap dapat memperkuat kesiapan substansi dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung implementasi REDD+ secara berkelanjutan, sekaligus membuka peluang akses pendanaan untuk mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Kalimantan Selatan.(adv/dev/KPO-4)
