PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Kepolisian Republik Indonesia di jajaran Polda Kalteng, di Gedung Graha Bhayangkara, Rabu (18/2/2026).
Rapim tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI–Polri bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dilaksanakan pada akhir Januari 2026 lalu.
Kegiatan Rapim Polda Kalteng diikuti para Kapolres dan Kapolsek se-Kalteng, serta Pejabat Utama Polda Kalteng. Hadir pula sebagai narasumber Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kalteng Marsekal Pertama TNI Muhammad Nur, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Nurcahyo Jungkung Madyo.
Hadir pula Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng, serta pejabat di lingkup Polda Kalteng.
Gubernur menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian seluruh jajaran Polda Kalteng yang selama ini telah berperan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kalteng.
Menurut Gubernur, kondisi fiskal Kalteng tahun anggaran 2026 mengalami penurunan cukup signifikan, dimana APBD Kalteng 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun, menurun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp10,3 triliun.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang harus disikapi dengan kebijakan efisiensi anggaran secara terukur di seluruh perangkat daerah.
“Situasi ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua. Karena itu, saya telah menginstruksikan agar dilakukan efisiensi belanja secara besar dan terukur pada seluruh OPD,” ujarnya.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Gubernur menegaskan bahwa stabilitas keamanan menjadi faktor yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kalteng.
“Tanpa situasi yang aman dan kondusif, kebijakan efisiensi anggaran tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menilai Polda Kalteng memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di Kalteng.
Gubernur mengingatkan seluruh jajaran Polda Kalteng untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.
Ditekankan pentingnya mengedepankan pendekatan humanis dan penerapan restorative justice dalam pelaksanaan tugas, tanpa mengurangi ketegasan aparat dalam menindak berbagai bentuk kejahatan. (drt/ist/KPO-4).
