BANJARMASIN, kalimantanpost.com – Fakta mencengangkan terungkap di Kalimantan. Dari total 7.996.826 pekerja, baru 3.302.762 orang atau sekitar 41,30 persen yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, hampir 5 juta pekerja masih bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial.
Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Nor Fajri, menilai kondisi tersebut sebagai alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, rendahnya tingkat kepesertaan ini menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan negara terhadap para pekerja.
“Ini bukan angka kecil. Hampir 5 juta pekerja bekerja tanpa jaminan keselamatan dan kepastian masa depan. Ini pekerjaan rumah besar yang tidak boleh terus dibiarkan,” tegas Nor Fajri, Kamis (5/2/2026).
Ia menekankan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan instrumen penting kehadiran negara dalam melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hingga jaminan hari tua. Baik pekerja formal maupun informal, kata dia, memiliki hak yang sama atas perlindungan tersebut.
Nor Fajri mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang gencar membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media massa, pemerintah desa, serta pemerintah kabupaten dan kota. Namun ia menilai, upaya tersebut masih perlu diperkuat agar benar-benar menyentuh akar persoalan.
“Media punya peran strategis dalam membuka mata masyarakat, khususnya pekerja informal yang selama ini minim informasi. Edukasi harus lebih agresif, tidak boleh setengah-setengah,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah daerah agar tidak pasif dan segera melibatkan aparat desa serta kelurahan secara aktif dalam pendataan dan pendampingan pekerja. Menurutnya, pendekatan dari tingkat paling bawah adalah kunci mempercepat peningkatan kepesertaan.
“Desa dan kelurahan paling tahu kondisi warganya. Jika mereka dilibatkan secara serius, perlindungan pekerja bisa diwujudkan lebih cepat dan tepat sasaran. DPRD Kalsel siap mendukung penuh langkah-langkah yang berpihak pada keselamatan dan hak pekerja,” pungkasnya.(fin/KPO-1)
