BANJARMASIN, Kalimantanpost.com –Pelayanan Keluarga Berencana (KB) tidak lagi menunggu warga datang ke fasilitas kesehatan, tapi kini melakukan pendekatan baru dengan membawa layanan langsung ke ruang publik agar akses kesehatan reproduksi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
Perubahan strategi ini dinilai penting, terutama di wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi. Banyak keluarga, khususnya kelompok rentan, selama ini terkendala jarak, waktu, hingga rasa sungkan untuk mengakses layanan KB secara konvensional.
Gambaran pendekatan tersebut terlihat saat Ketua TP Posyandu sekaligus Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Hj Neli Listriani, meninjau langsung pelayanan KB di Taman Terbuka Hijau RPTRA Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan dan mendapat dukungan langsung dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Farah Adibah. Kehadiran lintas instansi ini menjadi bentuk sinergi pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan keluarga.
Hj Neli Listriani menegaskan pelayanan KB tidak boleh lagi bersifat pasif. Pemerintah, menurutnya, harus hadir lebih dekat dengan masyarakat agar setiap keluarga mendapatkan akses, informasi, dan pendampingan yang memadai.
“Pelayanan KB tidak bisa hanya menunggu, pemerintah harus menjemput, supaya keluarga tidak terkendala waktu, jarak, atau rasa enggan,” tegas Neli saat berada di lokasi kegiatan.
Ia menilai, selama ini banyak warga sebenarnya memiliki kesadaran akan pentingnya KB. Namun keterbatasan waktu, antrean panjang, dan jarak fasilitas kesehatan sering kali membuat niat tersebut tertunda.
Melalui layanan jemput bola di ruang terbuka, masyarakat dapat langsung mengakses berbagai metode kontrasepsi. Mulai dari pil, suntik, implan, IUD, hingga kondom, disertai konsultasi langsung dengan tenaga medis sesuai kondisi masing-masing.
Model layanan ini dianggap lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kota. Kolaborasi antara pemerintah kota, kader kesehatan, dan BKKBN juga memperkuat efektivitas pelayanan dibandingkan sistem konvensional yang cenderung kaku.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Minimnya literasi kesehatan reproduksi serta anggapan KB merupakan urusan privat masih menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi warga.
Di sisi lain, tingginya aktivitas masyarakat di ruang publik justru membuka peluang besar untuk edukasi yang lebih terbuka dan persuasif. “Di tempat seperti ini, warga bisa bertanya dan berdiskusi tanpa rasa sungkan,” ujar Neli.
Ke depan, TP PKK Kota Banjarmasin bersama BKKBN berencana memperluas layanan serupa ke kecamatan lain. Edukasi berbasis komunitas akan diperkuat, termasuk peningkatan kapasitas kader sebagai ujung tombak informasi.
“Ini bukan hanya soal kontrasepsi, tapi tentang kesiapan keluarga secara menyeluruh demi kualitas generasi Banjarmasin ke depan,” pungkas Neli. (nug/KPO-3)
