Oleh : Ade Hermawan
Dosen FISIP Uniska MAB Banjarmasin
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara jangka panjang. Program ini bukan sekadar memberikan makanan, melainkan investasi pada kesehatan dan kecerdasan bangsa.
Pemerintah telah menerbitkan regulasi khusus sebagai payung hukum operasional MBG, yaitu Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang Menetapkan pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan gizi nasional, termasuk pelaksanaan program MBG. Kemudian Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Regulasi ini merupakan aturan teknis yang lebih spesifik mengenai mekanisme pelaksanaan, pengadaan, hingga koordinasi pusat-daerah.
Tujuan utama dari program MBG adalah Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Gizi, Peningkatan kecerdasan dan hasil belajar, Pemerataan kesejahteraan sosial, dan Penggerak ekonomi lokal.
Tujuan paling mendasar adalah memastikan anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang, yang dapat Menurunkan angka gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, danmembantu memperkuat daya tahan tubuh siswa agar tidak mudah sakit.
Gizi memiliki korelasi langsung dengan perkembangan kognitif otak. Anak yang kenyang dan bergizi lebih mudah berkonsentrasi saat menerima pelajaran di kelas. Secara jangka panjang, diharapkan dapat meningkatkan nilai tes dan prestasi siswa di sekolah. Pemberian makan gratis menjadi insentif bagi orang tua untuk tetap menyekolahkan anak mereka.
Program ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk mengurangi ketimpangan. Membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan harian yang bergizi bagi anak-anak mereka. Memastikan bahwa kualitas makanan yang baik tidak hanya milik golongan mampu, tapi juga dapat diakses oleh anak-anak di seluruh pelosok Indonesia.
MBG dirancang untuk melibatkan ekosistem ekonomi di sekitar satuan pendidikan. Melibatkan warung-warung lokal atau katering skala kecil untuk menyediakan makanan. Bahan baku seperti beras, sayur, telur, dan susu diwajibkan berasal dari petani dan peternak lokal. Membuka peluang kerja baru bagi tenaga pengolah makanan dan distribusi di tingkat desa/kecamatan.
Implementasi program skala raksasa Makan Bergizi Gratis (MBG) tentu menghadapi tantangan yang kompleks. Masalah-masalah ini umumnya muncul dari aspek logistik, teknis, hingga pengawasan di lapangan.
Mengingat luasnya geografis Indonesia, distribusi bahan pangan menjadi tantangan terbesar. Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) memiliki akses transportasi yang sulit, yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman atau rusaknya bahan makanan. Sulit untuk memastikan setiap daerah memiliki pasokan protein (seperti susu atau daging) dengan kualitas dan harga yang seragam. Tidak semua daerah memiliki surplus produksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian ribuan siswa secara konsisten.
Penyediaan makanan matang dalam jumlah besar memiliki risiko kesehatan yang tinggi jika tidak dikelola dengan ketat. Kurangnya fasilitas dapur umum yang memenuhi standar sanitasi dapat menyebabkan keracunan makanan massal. Makanan matang memiliki jendela waktu yang sempit sebelum basi. Tanpa sistem distribusi yang cepat, risiko makanan tidak layak konsumsi meningkat.
Dengan dana yang sangat besar (sekitar Rp71 triliun pada tahap awal), program ini rawan terhadap praktik korupsi, markup harga, atau pemotongan jatah di tingkat pelaksana bawah. Akurasi data jumlah siswa, balita, dan ibu hamil seringkali tidak sinkron antara data pusat (Dapodik/DTKS) dengan fakta di lapangan, yang berpotensi menyebabkan salah sasaran atau kekurangan porsi. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga baru memerlukan waktu untuk membangun koordinasi yang solid dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
Ada kekhawatiran bahwa pengadaan barang (seperti susu atau beras) akan didominasi oleh perusahaan besar, sehingga tujuan untuk memberdayakan UMKM dan petani lokal justru tidak tercapai. Jika produksi domestik tidak mampu mengejar permintaan (terutama susu dan daging sapi), program ini berisiko meningkatkan angka impor yang membebani devisa negara.
Hingga saat ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berada dalam fase transisi dari uji coba (pilot project) menuju implementasi penuh. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalannya dapat dinilai dari hasil evaluasi sementara di berbagai wilayah percontohan serta tantangan riil yang ditemukan di lapangan.
Meskipun baru dimulai, beberapa dampak positif telah terlihat dalam skala lokal. Di sekolah-sekolah tempat uji coba dilakukan, angka absensi menurun. Siswa jauh lebih antusias datang ke sekolah karena adanya jaminan makanan bergizi. Banyak siswa yang sebelumnya hanya sarapan gorengan atau jajanan rendah nutrisi kini mulai terbiasa mengonsumsi sayur dan protein hewani (ayam, telur, ikan). Keberhasilan terlihat pada pelibatan UMKM katering lokal dan kelompok tani. Contohnya, di beberapa unit pelayanan, bahan baku seperti telur dan sayur diserap langsung dari peternak/petani setempat, yang meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Pemerintah berhasil menyusun standar kalori dan gizi (rata-rata 400-600 kkal per porsi) yang disesuaikan dengan kelompok usia, memastikan anak tidak hanya kenyang tetapi juga ternutrisi.
Di sisi lain, terdapat beberapa catatan kritis yang dianggap sebagai kegagalan teknis atau risiko yang belum teratasi. Di beberapa titik uji coba, ditemukan banyak makanan yang tidak habis (terutama sayur) karena menu yang diberikan tidak sesuai dengan selera lokal anak atau porsi yang terlalu besar. Ini dianggap sebagai kegagalan efisiensi anggaran. Kegagalan terjadi ketika standar kebersihan dapur di satu daerah berbeda dengan daerah lain. Beberapa wilayah belum memiliki Central Kitchen (Dapur Terpusat) yang memadai, sehingga risiko kontaminasi bakteri masih tinggi. Implementasi di daerah pelosok seringkali gagal memenuhi ketepatan waktu. Makanan sampai dalam kondisi dingin atau kualitasnya menurun karena jarak tempuh yang jauh. Dalam beberapa kasus, ada kegagalan dalam memutus rantai tengkulak. Bukannya petani lokal yang untung, kontrak besar justru jatuh ke distributor besar, sehingga harga bahan baku tetap tinggi dan keuntungan tidak berputar di desa.
Keberhasilan MBG saat ini masih bersifat administratif dan stimulatif (berhasil memulai ekosistem), namun kegagalan masih membayangi pada aspek efisiensi dan standarisasi logistik. Kunci keberlanjutannya ada pada pengawasan ketat agar dana Rp71 triliun tidak menguap karena inefisiensi atau korupsi.
Mengabaikan Kesejahteraan Guru
Di tengah keriuhan dapur-dapur umum dan distribusi makanan di sekolah, ada pemandangan yang menyesakkan dada, yaitu para guru honorer yang masih harus berpuasa dari kesejahteraan. Ada ironi yang nyata di sini. Di satu sisi, negara sanggup menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk memastikan perut siswa terisi. Namun di sisi lain, negara seolah masih gagap dan pelit dalam urusan mengisi perut para pengajarnya.
Program MBG adalah proyek raksasa. Anggaran yang dialokasikan mencerminkan kemauan politik yang sangat kuat. Namun, bagi para guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun dengan upah ratusan ribu rupiah per bulan, kebijakan ini terasa seperti sebuah jamuan mewah yang diselenggarakan di rumah yang atapnya bocor.
Kita setuju bahwa gizi anak adalah investasi, tetapi apakah kita lupa bahwa kualitas pendidikan (sumber daya manusia) bukan hanya soal asupan protein, melainkan juga soal ketenangan pikiran sang pendidik? Bagaimana seorang guru bisa mengajar dengan optimal tentang gizi seimbang, jika ia sendiri harus memutar otak setiap akhir bulan hanya untuk sekadar membeli beras?
Guru honorer adalah tulang punggung pendidikan di banyak daerah, terutama di pelosok Nusantara. Tanpa mereka, banyak kelas akan kosong. Namun, status mereka tetap menggantung dalam ketidakpastian, antara janji pengangkatan PPPK yang birokrasinya berbelit atau upah yang sering kali di bawah standar upah minimum.
Muncul pertanyaan reflektif, Apa gunanya siswa mendapatkan makan bergizi jika mereka dididik oleh guru yang hak-hak dasarnya diabaikan? Kesejahteraan guru adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan pendidikan itu sendiri.
Program MBG cenderung bersifat logistik dan operasional. Sementara itu, masalah guru honorer adalah masalah struktural dan martabat manusia. Mengalokasikan dana besar untuk makanan tanpa menyelesaikan masalah kesejahteraan pengajar menunjukkan bahwa orientasi kebijakan kita masih sangat fisik, namun kurang pada pembangunan substansi manusia yang menggerakkan sistem tersebut. Seorang guru yang lapar akan tetap mengajar dengan hati, tapi sebuah bangsa yang membiarkan gurunya kelaparan adalah bangsa yang kehilangan nurani.
Kita tidak sedang meminta program MBG dihentikan. Yang kita tuntut adalah paralelitas. Jika pemerintah bisa menemukan jalan untuk membiayai makan siang jutaan anak, seharusnya pemerintah juga punya kemauan politik yang sama besarnya untuk menuntaskan status dan upah layak bagi guru honorer.
Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN harus benar-benar menyentuh akar masalah. Jangan sampai program MBG menjadi sukses secara seremonial, namun meninggalkan luka yang semakin dalam bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
Masyarakat tentu menyambut baik niat pemerintah menyehatkan anak bangsa. Namun, kesehatan bangsa tidak hanya diukur dari lingkar lengan anak sekolah, tetapi juga dari seberapa dihargainya para guru yang membentuk pola pikir mereka. Jangan sampai MBG berjalan gagah di depan mata, sementara guru honorer tetap meratap di balik pintu kelas yang sunyi.
