BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmen mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Upaya tersebut dilakukan melalui pengusulan berbagai program perumahan rakyat, mulai dari penanganan kawasan kumuh hingga pembangunan rumah susun.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Miftahul Chair, saat mengikuti rapat pengendalian inflasi secara daring di Command Center Lantai 3 Kantor Gubernur di Banjarbaru, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, program perumahan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah memasuki tahap pengusulan, dengan aplikasi resmi yang dibuka sejak Februari 2026.
“Khususnya di Kementerian PKP, aplikasi sudah dibuka bulan Februari ini. Program-program seperti kawasan kumuh, RTLH, dan rumah susun akan kita usulkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan rumah susun bagi aparatur sipil negara juga menjadi perhatian. Saat ini fasilitas serupa telah tersedia di Banjarmasin, dan diharapkan pembangunan rumah susun untuk ASN segera terealisasi di Banjarbaru.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kalsel, Isma Agrianti mengungkapkan, Kalsel saat ini masuk 10 besar nasional untuk capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, tantangan utama masih pada pendataan calon penerima manfaat.
“Kami terus mendorong kabupaten/kota menyampaikan data yang dibutuhkan pusat agar intervensi program tepat sasaran,” katanya.
Ia juga menyoroti peluang pemanfaatan dana desa untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kolaborasi pendanaan dari berbagai sumber dinilai menjadi kunci keberhasilan program perumahan di daerah.
Pada 2026, alokasi APBD Provinsi Kalsel untuk sektor perumahan mengalami penurunan dan hanya mampu membiayai sekitar 500 unit rumah.
Meski demikian, dukungan pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diharapkan dapat menambah sekitar 2.700 unit rumah bagi masyarakat di Kalsel.
Pengusulan bantuan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Rumah (Sibaru) yang dikelola Direktorat Jenderal di Kementerian PKP, dengan usulan berasal dari pemerintah kabupaten/kota.
Pemprov Kalsel optimistis Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan maksimal, sekaligus mempercepat penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni di Banua.(adv/dev/KPO-4)
