AMUNTAI, Kalimantanpost.com – Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Pengendalian Banjir Kawasan Banua Enam di gelar di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang bertempat di Aula Idham Chalid, Rabu (11/2/2026) yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin.
Hadir dalam Rakor tersebut Bupati HSU H Sahrujani dan Wakil Bupati HSU Hero Setiawan, Bupati Tabalong dan Wakil Bupati Tabalong, Wakil Bupati Balangan, Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), serta Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS).
Turut hadir Kepala BAPPEDA Provinsi Kalsel, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, serta unsur Forkopimda dari masing-masing kabupaten.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar pemerintah daerah guna menangani persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Banua Enam.
Dalam sambutannya, Muhidin mengungkapkan persoalan banjir di kawasan Banua Enam merupakan isu bersama yang membutuhkan penanganan terintegrasi dan lintas wilayah.
Menurutnya, karakteristik geografis dan keterkaitan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah hulu hingga hilir membuat upaya pengendalian banjir tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing daerah.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari perencanaan tata ruang, pengelolaan DAS, normalisasi sungai, pembangunan dan penguatan tanggul, hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir lainnya. Semua harus terkoordinasi dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati HSU menyampaikan HSU merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup besar setiap musim hujan, sehingga rakor ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan langkah konkret ke depan.
Ia berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam bentuk program dan penganggaran.
Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dalam paparannya menyampaikan sejumlah rencana teknis, termasuk kajian pengendalian banjir berbasis sungai utama dan anak sungai di kawasan Banua Enam.
Dia juga memaparkan rencana program prioritas, seperti normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, serta peningkatan kapasitas drainase di titik-titik rawan genangan.
Dalam sesi diskusi, masing-masing kepala daerah menyampaikan kondisi riil di wilayahnya, termasuk titik-titik rawan banjir, dampak terhadap masyarakat, serta kebutuhan prioritas penanganan.
Rakor juga membahas pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan program strategis provinsi dan nasional agar pengendalian banjir dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbentuk komitmen bersama serta rumusan langkah strategis yang terintegrasi guna meminimalisir risiko banjir di kawasan Banua Enam, sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat serta mendukung stabilitas pembangunan daerah. (nov/KPO-3)
