BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Setahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR dan Hj Ananda, tingkat kepuasan publik tercatat berada di angka 68 persen dengan kategori sangat puas. Angka tersebut menunjukkan mayoritas warga memberi apresiasi atas kinerja keduanya selama tahun pertama memimpin Kota Banjarmasin.
Data itu merupakan hasil survei yang dilakukan Lembaga Studi Visi Nusantara atau LS Vinus pada 11 hingga 18 Februari 2026. Survei melibatkan 400 responden yang dipilih secara acak melalui wawancara langsung dan sambungan telepon, dengan mayoritas responden berusia 25 sampai 35 tahun.
Koordinator Nasional LS Vinus, Muhamad Arifin, menjelaskan secara umum penilaian publik terhadap kepemimpinan Yamin–Ananda cukup kuat. Meski begitu, ia menegaskan ada sejumlah sektor yang mendapat catatan serius dari masyarakat.
“Sebanyak 68 persen responden menyatakan sangat puas, tapi ada beberapa bidang dengan tingkat kurang puas yang cukup tinggi, seperti kesehatan, lingkungan, keamanan, dan penegakan hukum,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, keluhan utama masyarakat berkisar pada pelayanan yang dinilai belum optimal. Antrean panjang di fasilitas kesehatan serta penerapan sistem digital yang belum maksimal menjadi sorotan paling banyak disebut responden.
Arifin menyebut, sebagian warga juga menilai pelayanan di rumah sakit pemerintah masih belum merata. “Ada yang merasa dokter di rumah sakit milik pemerintah terkesan memilih pasien, ditambah lagi antrean panjang dan digitalisasi yang belum berjalan baik, itu membuat tingkat kepuasan turun,” jelasnya.
Kekecewaan publik juga sempat muncul akibat pengurangan Penerima Iuran Bantuan (PBI) BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung pada masyarakat kurang mampu dan turut memengaruhi persepsi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Persoalan lain yang mendapat sorotan tinggi adalah keamanan. Maraknya kenakalan remaja seperti gaster, tawuran, hingga kasus begal membuat sebagian warga merasa situasi belum sepenuhnya kondusif.
“Keamanan ini berkaitan dengan penegakan hukum yang dianggap masih lemah, untuk kasus seperti begal, ada anggapan pelaku hanya ditahan sebentar,” kata Arifin.
Penegakan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin juga dinilai belum tegas. Beberapa kasus kontroversial sepanjang 2025 disebut tidak diikuti sanksi yang memberi efek jera, sehingga memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Masalah lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, menjadi pekerjaan rumah lain yang disorot responden. Tumpukan sampah masih ditemukan di sejumlah TPS maupun TPS liar, menandakan persoalan ini belum sepenuhnya tertangani.
Sorotan juga mengarah pada fasilitas pengolahan sampah di Recycle Center (BRC) Komplek Pergudangan 88 Bumi Basirih yang disebut tidak beroperasi karena kerusakan alat. Kondisi tersebut dinilai merugikan karena anggaran yang sudah dikeluarkan belum memberi hasil maksimal.
“Secara tidak langsung ini merugikan masyarakat, biaya sewa gedung dan inovasi pengelolaan sampah jadi dipertanyakan ketika fasilitasnya tidak berjalan,” terangnya.
Di tengah berbagai kritik itu, sektor infrastruktur justru mendapat respons positif. Sebanyak 71,25 persen responden menyatakan cukup puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ini.
Padahal, isu jalan rusak dan berlubang sempat ramai diperbincangkan, termasuk polemik pengadaan mobil listrik yang dipertanyakan urgensinya. Namun menurut Arifin, mayoritas responden menilai pemerintah cukup responsif ketika menerima laporan kerusakan.
“Banyak yang melihat ketika ada informasi jalan rusak, pemerintah langsung turun memperbaiki, pengawasan dari masyarakat juga membuat perbaikan lebih cepat dilakukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemeliharaan infrastruktur dinilai berjalan cukup konsisten selama setahun terakhir. Respons cepat terhadap laporan warga dianggap menjadi faktor yang mendorong penilaian positif tersebut.
Dengan berbagai temuan itu, LS Vinus berharap hasil survei ini tidak sekadar menjadi angka statistik. Survei diharapkan menjadi bahan evaluasi konkret bagi kepala daerah dan jajaran untuk memperbaiki sektor-sektor yang masih dikeluhkan masyarakat.
“Harapannya survei ini bisa menjadi dasar merumuskan kebijakan dan memperbaiki pelayanan ke depan, kalau ingin menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik, maka persoalan kesehatan, keamanan, penegakan hukum, dan sampah harus segera dibenahi,” tutup Arifin. (nug/KPO-3)
