BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Balai Kota Banjarmasin, Rabu (18/2/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan 12 tuntutan yang dinilai berkaitan langsung dengan persoalan kota saat ini.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial dan perlu dievaluasi. Mereka menilai pemerintah daerah perlu memberi penjelasan terbuka atas kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.
Salah satu tuntutan yang mendapat sorotan tajam adalah pengadaan 21 unit mobil listrik dengan nilai anggaran sekitar Rp5 miliar. Mahasiswa mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut di tengah persoalan kota yang dinilai lebih mendesak.
Selain itu, kebijakan pengurangan jumlah penerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga kurang mampu juga menuai kritik keras. Langkah tersebut dinilai memicu polemik karena menyentuh langsung kelompok masyarakat rentan.
Persoalan klasik seperti sampah, banjir, serta kondisi jalan yang rusak dan berlubang turut menjadi bagian dari tuntutan. Mahasiswa menilai masalah-masalah tersebut terus berulang tanpa solusi konkret yang dirasakan masyarakat.
Salah satu orator aksi, Fajar, menyampaikan kehadiran mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung agar Pemkot Banjarmasin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kebijakannya.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Kami datang ke sini tidak untuk membuat kericuhan, kami ingin menyampaikan polemik yang ada dan berharap pemerintah segera melakukan evaluasi serta menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” ujar Fajar dalam orasinya.
Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bersama Wakil Wali Kota Hj. Ananda dan seluruh kepala SKPD turun langsung menemui massa aksi.
Di hadapan mahasiswa, Yamin menyatakan pemerintah menyambut baik kehadiran dan aspirasi yang disampaikan. Ia menilai kritik dan tuntutan tersebut merupakan bagian dari perhatian masyarakat terhadap pembangunan kota.
“Aspirasi, tuntutan, dan kritik yang disampaikan adik-adik semua adalah bahan evaluasi bagi kami untuk memperbaiki kinerja pemerintah ke depan,” kata Yamin.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik dan membuka ruang komunikasi agar persoalan dapat dibahas secara bersama-sama.
Dalam kesempatan itu, Yamin mengajak perwakilan mahasiswa untuk berdialog langsung di Aula Kayuh Baimbai guna membahas seluruh tuntutan secara lebih mendalam.
“Kami mengajak adik-adik untuk duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi atas tuntutan yang disampaikan,” ujarnya.
Unjuk rasa berlanjut dalam bentuk dialog terbuka antara mahasiswa dan jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin. Dalam dialog tersebut, tuntutan dibahas satu per satu, disertai penjelasan serta langkah yang telah dan akan ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kota. (nug/KPO-3)
