BANJARMASIN, Kalimantanpost.com –
Perencanaan pembangunan tidak boleh lagi berjalan satu arah. tapi wajib turun mendengar suara masyarakat agar kebijakan yang lahir tidak sekadar rapi di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Kalau perencanaan ingin tepat sasaran, mendengar masyarakat itu wajib, aspirasi warga harus masuk ke dalam program, bukan hanya dicatat lalu dilupakan,” ujar Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
di Calamus Ballroom Hotel Rattan Inn, Selasa (10/2/2026).
Wali Kota menilai, Banjarmasin sejatinya memiliki modal sosial yang kuat melalui partisipasi publik dan mekanisme perencanaan yang sudah berjalan. Namun, ia mengakui masih ada jarak antara rencana dan realisasi. Tidak sedikit program yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, pemerintah ingin mempersempit jarak tersebut dengan membuka ruang dialog yang jujur dan terbuka. Berbagai persoalan aktual dibahas, mulai dari kualitas pelayanan publik, persoalan lingkungan perkotaan, hingga upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Forum ini juga diposisikan sebagai ajang menyatukan pandangan di tengah dinamika kota yang terus berubah. Gagasan dari masyarakat, akademisi, hingga pemangku kepentingan lain diharapkan dapat diramu menjadi kebijakan yang lebih adaptif, sekaligus realistis dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya.
Yamin menekankan pentingnya kerja lintas sektor agar program yang dirancang tidak berjalan sendiri-sendiri.
“RKPD jangan berhenti sebagai dokumen administratif, RKPD 2027 harus menjawab persoalan hari ini dan menyiapkan arah kota ke depan, karena itu, saya minta semua pihak aktif menyampaikan masalah dan solusi yang masuk akal,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj Ananda serta jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Kehadiran mereka menandai keseriusan pemerintah dalam menyelaraskan perencanaan antarinstansi.
Pemerintah Kota Banjarmasin berharap Forum Konsultasi Publik ini tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan. Lebih dari itu, forum ini diharapkan menjadi dasar perubahan cara merencanakan pembangunan yang lebih partisipatif, terukur, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (nug/KPO-3)
