RANTAU, Kalimantanpost.com — Pemerintah Kabupaten Tapin melanjutkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dengan target 1.000 unit pada 2026. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Bupati Tapin H Yamani secara simbolis menyerahkan kunci rumah hasil rehabilitasi kepada warga di Kecamatan Lokpaikat, Rabu, (11/3/2026), di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat. Sebanyak 10 rumah di wilayah tersebut telah selesai diperbaiki dan kini layak ditempati.
Yamani mengatakan program bedah rumah merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Tapin. Targetnya, 1.000 rumah diperbaiki setiap tahun selama masa kepemimpinannya.
“Program ini kami jalankan sejak awal memimpin Tapin. Pada 2025 melalui program 100 hari kerja, kami telah menyelesaikan 1.000 rumah. Tahun ini kembali dilanjutkan dengan target yang sama,” kata Yamani.
Dengan target tersebut, pemerintah daerah menargetkan sekitar 5.000 rumah tidak layak huni dapat direhabilitasi dalam lima tahun.
Ia berharap program tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tapin Yumanto menjelaskan rehabilitasi RTLH 2026 tersebar di 126 desa dan sembilan kelurahan.
Menurut dia, hingga Maret 2026 ini progres program menunjukkan berbagai tahapan pelaksanaan. Sebanyak 694 unit telah menyelesaikan penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), 346 unit berada pada tahap pengadaan material, dan 71 unit memasuki tahap pekerjaan fisik.
“Dari jumlah itu, 175 rumah sudah selesai dikerjakan atau mencapai 100 persen,” kata Yumanto.
Ia menambahkan percepatan pelaksanaan terus dilakukan agar target rehabilitasi 1.000 rumah pada 2026 dapat tercapai tepat waktu.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga menyalurkan makanan tambahan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di Kabupaten Tapin.(abd/KPO-4)
