Oleh: Hasan Ashari
Mahasiswa Program Doktor Perbanas Institute
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen sering terdengar ambisius. Namun pertanyaan paling mendasarnya sederhana: siapa yang akan menjalankan mesin pertumbuhan itu?
Gedung bisa dibangun. Jalan tol bisa diperpanjang. Kawasan industri bisa diresmikan. Tetapi tanpa manusia dengan kapasitas kelas dunia, semua itu hanya menjadi proyek fisik tanpa lompatan produktivitas.
Di situlah peran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi sangat strategis. LPDP bukan sekadar program beasiswa. Ia adalah investasi rakyat. Dana yang dikelola berasal dari uang publik. Artinya, setiap mahasiswa yang dikirim belajar ke kampus terbaik dunia membawa mandat: pulang dan memberi nilai tambah bagi Indonesia.
Namun dalam beberapa hari terakhir, publik dikejutkan oleh polemik mengenai seorang alumni LPDP yang pernyataannya di media sosial dinilai merendahkan identitas kebangsaan. Respons pemerintah tegas: kewajiban pengembalian dana beasiswa ditegakkan sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini memicu perdebatan luas — tentang kebebasan berekspresi, tentang etika penerima beasiswa negara, dan tentang makna tanggung jawab kepada publik.
Terlepas dari pro dan kontra, satu hal menjadi jelas: beasiswa negara bukan sekadar hak, melainkan amanah. Ia melekat dengan tanggung jawab moral dan kontraktual.
Tetapi kita juga perlu melihat persoalan ini dalam konteks yang lebih besar. Jangan sampai energi bangsa habis pada kontroversi individual, sementara pertanyaan strategis yang lebih penting terabaikan: bagaimana memastikan investasi besar pada talenta benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional?
Kita Pernah Melakukannya
Indonesia sebenarnya tidak asing dengan visi membangun bangsa lewat talenta.
Pada era B. J. Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi, melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), negara mengirim banyak putra-putri terbaik belajar ke luar negeri lewat program seperti STAID — Science and Technology for Industrial Development. Program ini dirancang bukan sekadar untuk meningkatkan pendidikan individu, tetapi untuk memperkuat industri strategis nasional.
Dari sana lahir “generasi Habibie” — insinyur dan ilmuwan yang menopang industri dirgantara, perkapalan, dan manufaktur teknologi tinggi. Mereka bukan hanya alumni luar negeri. Mereka adalah bagian dari proyek besar kemandirian teknologi Indonesia.
Sejarah menunjukkan: ketika negara berani berinvestasi pada manusia dengan arah yang jelas, dampaknya nyata.
LPDP Harus Naik Kelas
Hari ini tantangannya berbeda. Kita berbicara tentang hilirisasi mineral, baterai kendaraan listrik, kecerdasan buatan, bioteknologi, energi terbarukan, dan ekonomi digital.
Jika targetnya 8 persen, LPDP tidak bisa berjalan seperti biasa. Ia harus bertransformasi menjadi LPDP 2.0 — mesin talenta nasional.
Ukuran keberhasilannya tidak lagi berhenti pada jumlah lulusan. Pertanyaan berikutnya harus lebih tajam:
Apakah riset mereka dipakai industri?
Apakah mereka masuk sektor strategis?
Apakah mereka mempercepat reformasi kebijakan dan inovasi teknologi?
Karena pertumbuhan ekonomi tidak digerakkan oleh ijazah, tetapi oleh produktivitas dan nilai tambah.
Masalahnya Bukan pada Anak Muda
Sebagian besar alumni LPDP memiliki semangat kuat untuk berkontribusi. Tantangannya sering kali ada pada ekosistem.
Ada yang kembali ke birokrasi yang belum siap berubah. Ada yang masuk industri yang belum berbasis riset. Ada pula yang kesulitan menemukan ruang yang sesuai dengan keahliannya.
Di sinilah negara perlu lebih strategis. LPDP harus terhubung dengan peta kebutuhan nasional. Berapa ahli energi yang kita butuhkan? Berapa spesialis kecerdasan buatan? Berapa ekonom kebijakan industri?
Beasiswa tetap terbuka. Tetapi arahnya selaras dengan agenda transformasi ekonomi.
Menjaga Amanah, Menguatkan Sistem
Kasus kontroversial yang viral itu juga memberi pelajaran penting: sistem harus jelas, tegas, tetapi juga adil dan transparan. Kontrak pengabdian harus ditegakkan. Tanggung jawab kepada negara tidak boleh diabaikan.
Namun pada saat yang sama, kita perlu membangun narasi yang lebih besar: bahwa LPDP adalah proyek kolektif bangsa, bukan sekadar relasi hukum antara individu dan negara.
Kita tidak boleh berhenti pada sanksi. Kita harus melangkah pada perbaikan sistem: penempatan strategis alumni, penguatan jejaring industri, dan pengukuran dampak ekonomi jangka panjang.
Estafet Sejarah
Apa yang dimulai pada era Habibie adalah bukti bahwa investasi pada talenta bisa mengubah arah sejarah. Kini, dengan dana abadi pendidikan yang jauh lebih besar, peluang kita bahkan lebih luas.
LPDP dapat menjadi estafet visi itu — versi modern dari keberanian membangun manusia untuk memenangkan persaingan global.
Pertanyaannya kini bukan apakah kita mampu membiayainya. Dananya ada. Pertanyaannya adalah apakah kita berani mendesainnya dengan visi besar.
Untuk Siapa Semua Ini?
Pada akhirnya, LPDP adalah milik rakyat. Dana publik yang dikelola harus kembali dalam bentuk lapangan kerja, industri yang lebih kuat, ekonomi yang lebih produktif, dan kesejahteraan yang meningkat.
Kontroversi mungkin datang dan pergi. Tetapi misi besar tidak boleh berhenti.
Jika kita serius mengejar pertumbuhan 8 persen, maka LPDP harus berdiri di jantung strategi pembangunan nasional. Bukan sekadar program beasiswa, melainkan fondasi daya saing bangsa.
Sejarah pernah membuktikan bahwa keberanian berinvestasi pada talenta dapat melahirkan generasi pengubah zaman. Kini saatnya memastikan generasi LPDP menjadi penggerak pertumbuhan baru Indonesia — dengan integritas, dengan tanggung jawab, dan dengan visi yang lebih besar dari sekadar diri mereka sendiri.
Pada akhirnya, LPDP adalah milik rakyat. Dana publik yang dikelola harus kembali dalam bentuk lapangan kerja, industri yang lebih kuat, ekonomi yang lebih produktif, dan kesejahteraan yang meningkat. Namun pertumbuhan 8 persen yang kita kejar hari ini tidak boleh menjadi pertumbuhan yang rapuh dan eksploitatif. Dunia sedang bergerak menuju standar keberlanjutan yang semakin ketat melalui prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Investor global, pasar ekspor, dan lembaga keuangan kini menuntut tata kelola yang transparan, ramah lingkungan, dan berkeadilan sosial. Jika Indonesia ingin tumbuh cepat sekaligus dipercaya dunia, maka talenta yang kita bangun melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) harus menjadi penggerak ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan dan berintegritas.
Pertumbuhan tinggi tanpa tata kelola yang baik akan mudah runtuh. Tetapi pertumbuhan yang ditopang oleh sumber daya manusia unggul, etis, dan berorientasi keberlanjutan akan menjadi fondasi kemajuan jangka panjang. Di sinilah LPDP menemukan makna strategisnya: bukan sekadar mencetak lulusan, melainkan membentuk generasi profesional dan pemimpin yang mampu membawa Indonesia tumbuh cepat, tumbuh hijau, dan tumbuh dengan tata kelola yang kuat. Jika visi ini dijaga, maka estafet dari generasi Habibie ke generasi LPDP bukan hanya tentang kecerdasan, melainkan tentang tanggung jawab membangun Indonesia yang maju sekaligus berkelanjutan.
