PELAIHARI, Kalimantanpost.com – Pelabuhan Pelaihari di Swarangan kini menunjukkan geliat aktivitas yang semakin optimal.
Pelabuhan tersebut telah resmi beroperasi penuh dalam melayani akses turun-naik penumpang, terutama untuk tujuan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Pengawas Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Kintap, Karyadi, mengonfirmasi aktivitas pelayanan tersebut telah berjalan lancar.
Ia menjelaskan kehadiran pelabuhan ini menjadi nadi penting bagi mobilitas warga yang tinggal di wilayah kepulauan.
“Pelabuhan ini sudah beroperasi untuk melayani masyarakat. Selain penumpang, kapal perintis yang beroperasi yakni KM Bung Tomo, juga membawa muatan logistik berupa hewan ternak seperti sapi, serta mampu mengangkut sejumlah sepeda motor dan mobil berukuran kecil,” ujar Karyadi pada Senin, (9/3/2026).
Lebih lanjut, Karyadi mengungkapkan ambisi besarnya untuk mengembangkan infrastruktur dan skala pelayanan pelabuhan tersebut di masa mendatang.
Ia berharap pelabuhan yang kini disinggahi kapal perintis ini dapat naik kelas dan dilayari kapal-kapal besar.
“Harapan kami, ke depannya pelabuhan ini bisa semakin berkembang. Kami memimpikan pelabuhan ini nantinya bisa dilayari oleh kapal feri atau armada seperti Dharma Lautan. Namun, hal ini tentu memerlukan dukungan sinergis dari berbagai pihak, tidak bisa hanya mengandalkan UPP Kintap saja,” tegasnya.
Sementara itu, dari sisi operasional kapal, Kapten KM Bung Tomo, Derbi Alista, menjelaskan pihaknya menerapkan sistem tarif yang terjangkau bagi masyarakat. Harga tiket untuk penumpang ditentukan berdasarkan jarak tempuh antarpulau.
“Untuk tarif tiket penumpang, kami sesuaikan dengan jarak tujuan, mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 45.000 per orang. Perlu diketahui bahwa harga tersebut merupakan tarif yang telah mendapatkan subsidi pemerintah,” jelas Derbi.
Dengan adanya layanan kapal perintis yang stabil, diharapkan distribusi logistik dan mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan sekitar Pelaihari dapat semakin mudah, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. (rzk/KPO-3)
