PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalteng Ilham Nurhidayat beserta jajaran di Rumah Jabatan Istana Isen Mulang, Jumat (6/3/2026).
Pada kesempatan tersebut, BPKP menyampaikan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025, yang mengusung tema Handep Hapakat Memacu Pembangunan Pangan Kalteng dan Policy Brief Satu Data Pangan: Fondasi Pembangunan Pangan Berkelanjutan.
Laporan tersebut memuat hasil pengawasan strategis pengawasan swasembada pangan yang meliputi akselerasi peningkatan produksi pangan menuju swasembada daerah.
Kemudian penguatan akses dan distribusi pangan untuk keterjangkauan, handep hapakat pembiayaan dan penguatan tata kelola pembangunan pangan, serta laporan khusus sorgum sebagai strategi diversifikasi pangan produktif pelengkap swasembada beras.
Sementara itu, Policy Brief yang disampaikan berfokus pada pembangunan sistem aplikasi Dashboard Pangan Terpadu Provinsi Kalteng sebagai pusat konsolidasi data, monitoring operasional, dan sistem peringatan dini dalam pengendalian ketahanan pangan dan inflasi daerah.
Sehingga diharapkan dapat menjadi fondasi pengendalian strategis daerah untuk menjaga stabilitas harga, ketahanan pasokan, dan keberlanjutan pembangunan pangan Kalteng.
Di agenda tersebut, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang didampingi oleh Wakil Gubernur, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda), Plt. Inspektur, serta Kepala BKAD Provinsi Kalteng menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Kalteng dan BPKP.
Gubernur berharap agar BPKP Kalteng terus mendampingi Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan program-program strategis daerah.
“Sinergi yang kuat perlu terus dijaga agar setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program strategis daerah melalui pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai. (drt/KPO-3)
