BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Minimnya anggaran yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), jadi sorotan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel.
Hal ini terkuak dalam Rapat Pelaksanaan Program Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2026, Rabu, 4/3/2026, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD Kalsel Lt.4, Jalan Lambung Mangkurat No.18, Banjarmasin.
Wakil Ketua Komisi IV H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengungkapkan keprihatinannya melihat pagu anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Kalsel hanya sebesar 69 milyar akibat efisiensi.
Dan ini dinilai sangat minimal jika dibandingkan dengan program kegiatannya yang banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan sosial kemasyarakatan.
“Nah, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dinas sosial tadi ini menjadi atensi kami sebagai anggota DPRD, khusus Komisi IV untuk memperhatikan dan memperjuangkannya di dalam rapat anggaran nanti dengan pemerintah, maupun itu anggaran reguler maupun perubahan yang sifatnya menyentuh langsung kepada program-program sosial kemanusiaan itu jangan dikurangi karena ini bersentuhan langsung”, pinta H. Gusti Iskandar yang juga Ketua PMI Provinsi Kalsel.
Namun terkait efisiensi yang diterapkan pemerintah, Politisi kawakan Partai Golkar ini tak mempermasalahkan jika dilakukan pada kegiatan-kegiatan seremonial, namun terhadap progran kegiatan yang bersifat sosial kemanusiaan hendaknya jangan ada pengurangan.
“Kalau hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi kegiatan-kegiatan bersifat seremonial monggo enggak ada masalah tapi yang bersifat sosial kemanusiaan jangan. Nah kebetulan saya latar belakang juga sebagai ketua PMI.
Program kemanusiaan ini sungguh-sungguh menjadi kebutuhan bagi masyarakat”, terangnya.
Ke depan, mantan Anggota DPR RI ini berharap, pada pertemuan selanjutnya Dinas Sosial Provinsi Kalsel dapat menyusun kebutuhan dasar masyarakat Kalsel yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalsel termasuk kebutuhan anggaran untuk memenuhinya.
“Ya ke depannya kita pasti akan perjuangkan. Dengan Data kemiskinan di Kalimantan Selatan yang sudah cukup memprihatinkan kita juga ya itu harus tetap harus diselesaikan dengan program-program sosial kemanusiaan tadi”, pungkas H. Gusti Iskandar.(nau/KPO-1)
