Banjarmasin, KP – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Syaripuddin mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlambat mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi musim kemarau pada 2026.
“Musim kemarau diperkirakan dapat memicu kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, hingga gangguan produksi pertanian,” kata Bang Dhin, panggilan akrab HM Syaripuddin pada rilis media, Jumat (6/3).
Bang Dhin menegaskan pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini agar dampak kemarau tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
“Antisipasi harus dilakukan dari sekarang. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah masyarakat mengalami kesulitan air bersih atau kebakaran lahan mulai meluas,” ungkap politisi PDI Perjuangan.
Diungkapkan, pemerintah daerah dapat memetakan wilayah rawan kekeringan dan karhutla di seluruh Kabupaten/Kota.
Pemetaan tersebut penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan langkah mitigasi yang lebih terarah baik dengan kesiapan infrastruktur dan distribusi air bersih bagi masyarakat.
“Kemarau bukan hanya soal cuaca, tetapi juga menyangkut ketahanan air, ketahanan pangan, dan perlindungan masyarakat.
Karena itu langkah antisipatif harus lebih cepat sebelum dampak kemarau dirasakan masyarakat,” pungkas Bang Dhin
Langkah kebijakan dengan peningkatan kewasapaan sejak dini dapat dilakukan dengan koordinasi lintas sektoral dan inventarisasi kebutuhan teknis di lapangan. (*/lyn/K-2)
