Martapura, KP – Pemkab Banjar melalui Dinas Pertanian menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2026, di Aula Distan, Rabu (04/03/2026).
“Fokus utama agenda ini, memastikan sinergitas dan keakuratan data pembangunan pertanian, agar program dijalankan tepat sasaran,” tandas Kadis Pertanian Warsita.
Menurutnya, akurasi data lapangan menjadi pondasi utama merumuskan kebijakan pertanian yang realistis di Kabupaten Banjar. Evaluasi mendalam terhadap anomali cuaca, mulai risiko kekeringan akibat modifikasi cuaca hingga ancaman banjir, menuntut kewaspadaan penuh seluruh penyuluh.
“Kolaborasi antar lini sangat diperlukan untuk memitigasi dampak lingkungan,” ujarnya.
Warsita menegaskan, pemerintah terus berkomitmen mendukung mekanisasi dengan menyediakan berbagai bantuan sarana, termasuk puluhan unit alat mesin pertanian (alsintan) yang siap dipinjam-pakaikan mendukung operasional petani.
“Dengan adanya kepastian lahan, langkah modernisasi pertanian jauh lebih mudah direalisasikan secara bertahap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani,” tandasnya.
Warsita berharap, penyuluh dan jajaran di lapangan menjadi motor penggerak guna memaksimalkan penggunaan alsintan serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peningkatan indeks pertanaman.
“Dengan dukungan infrastruktur memadai dan kesadaran petani yang meningkat, kita optimis target produksi tercapai” tandasnya.
Kepala Bidang Sarana TPH Perkebunan dan Peternakan Nurul Chatimah menambahkan, 2026 ini pemerintah daerah menetapkan target dengan sasaran Luas Tambah Tanam (LTT).
“Strategi utama mencapai target ini bertumpu pada program Optimalisasi Lahan (Opla) dan cetak sawah, yang diharapkan mampu mendongkrak angka produksi,” jelasnya.
Meskipun potensi teknis di lapangan memungkinkan target lebih tinggi, imbuhnya, angka ini dipilih sebagai langkah antisipasi yang realistis demi menjaga keberlanjutan dan kualitas hasil panen di seluruh Kecamatan.
Pemerintah menegaskan, sambungnya, LTT tidak boleh sekadar menjadi angka di atas kertas seperti pengalaman masa lalu, melainkan harus berbasis pada kondisi riil di lapangan hingga tingkat desa.
“Penyesuaian target bulanan, seperti penambahan sasaran di bulan Maret, menjadi bukti fleksibilitas kebijakan yang diharap mampu membawa Kabupaten Banjar kembali menjadi lumbung pangan” pungkasnya (Wan/K-5)
