BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Industri media siber di Indonesia menghadapi tekanan serius di tengah perubahan kebijakan yang membuka peluang kepemilikan asing hingga 100 persen dalam pendirian perusahaan media.
Kondisi ini dinilai berpotensi menggerus keberlangsungan media lokal yang selama ini berjuang bertahan di tengah keterbatasan pendapatan.
Hal tersebut disampaikan Ketua PWI Kalsel H Zainal Helmi dalam buka puasa bersama dengan insan pers dengan perwakilan pemerintah daerah, dan mitra kerja dari BPK, Ombudsman, Perbankan, di Gedung PWI Kalsel, Kamis (12/03/2026).
Dihadapan ratusan wartawan dari berbagai daerah, Helmi juga menyoroti dampak kebijakan baru tersebut terhadap ekosistem media nasional, khususnya media siber daerah.
Salah satu perwakilan media menyebutkan, sebelumnya kepemilikan saham asing dalam perusahaan media di Indonesia dibatasi maksimal 20 persen, namun melalui perjanjian baru—bukan melalui perubahan undang-undang—kepemilikan tersebut kini dapat mencapai 100 persen.
“Sekarang saham asing bisa menguasai media sepenuhnya. Padahal sebelumnya hanya boleh sampai 20 persen saja,” ujarnya.
Dengan perubahan kebijakan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan pelaku media, karena membuka peluang dominasi perusahaan besar dan platform global terhadap industri pers nasional.
Bagaimana sikap Dewan Pers? Menurut Helmi, Kini Dewan telah menyampaikan sikap resmi kepada pemerintah dengan meminta agar perjanjian yang membuka kepemilikan asing penuh tersebut dicabut.
“Kemarin Dewan Pers sudah secara resmi menyampaikan surat terbuka kepada pemerintah. Kita berharap ini bisa ditinjau kembali,” katanya.
Selain isu kepemilikan asing, persoalan lain yang disoroti adalah ketimpangan pendapatan media dari platform digital, khususnya dari perusahaan teknologi global seperti Google.
Selama ini banyak perusahaan media berharap pendapatan dari sistem monetisasi digital seperti adsense, namun nilainya dinilai jauh dari cukup, katanya.
“Pendapatan dari adsense Google itu tidak mencukupi. Untuk membayar hosting dan operasional website saja kadang tidak cukup setiap bulan,” ungkapnya.
Karena itu, kalangan media juga mendorong agar skema bagi hasil dari platform digital dapat dirasakan secara adil oleh perusahaan media yang memproduksi konten berita.
Selain berharap kebijakan nasional yang berpihak pada industri pers, media daerah juga meminta dukungan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pemerintah daerah dinilai perlu memandang media sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi publik, termasuk melalui kebijakan anggaran publikasi yang lebih proporsional.
“Kita berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota melihat media sebagai mitra. Paling tidak ada keberpihakan dalam kebijakan anggaran untuk media,” katanya.
Menurutnya, dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pemangkasan anggaran publikasi justru berpotensi memperburuk kondisi media lokal yang bergantung pada kerja jurnalistik harian.
“Kalau anggaran media terus dipangkas, dampaknya akan sangat besar terhadap keberlangsungan media daerah,” ujarnya.
Sementara menunggu respons pemerintah pusat terhadap usulan pencabutan perjanjian tersebut, kalangan media menilai langkah paling realistis saat ini adalah memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tanpa mengurangi independensi pemberitaan.
“Kita tetap harus menjaga hubungan baik sebagai mitra dalam kegiatan pemberitaan. Itu penting untuk keberlangsungan media,” pungkasnya.
Sebelumnya pada acara Bukber Stap Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rusma Khazairin , SKM, MM mengapresiasi kegaitan bukber yang digelar PWI dan banyak dihadiri undangan dan wartawan. Hal ini penting pentingnya peran pers dalam menjaga kondusivitas daerah.
Pesan tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rusma Khazairin yang mewakili Wakil Gubernur Kalsel H Hasnuryadi Sulaiman.
Menurut Rusma, insan pers memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik melalui pemberitaan di media massa.
Karena itu, wartawan diharapkan dapat memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan tidak mengandung hoaks.
Ia juga menilai ruang publik saat ini semakin rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak benar.
Dalam konteks itu, jurnalis diharapkan dapat membantu menjaga persatuan masyarakat di Kalsel.
Acara buka puasa bersama tersebut juga diisi ceramah agama yang disampaikan oleh Muhammad Mubarak.
Dalam tausiyahnya, ia mengajak para wartawan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta memperbaiki niat dalam setiap aktivitas.
Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah antara insan pers dan para undangan yang hadir. Diserahkan pula bingkisan paket Ramadan dari Hasnur Group.(nau/KPO-1)
