PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Jabatan sejumlah Kepala Dinas, Badan dan Instansi lingkup Provinsi banyak diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) menjadi tanda tanya tokoh masyarakat.
Terkesan ada “permainan” dibalik itu, dan seolah-olah Kalteng kekurangan ASN unggul dan memenuhi syarat, ucap sumber di daerah itu.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, Minggu (29/3/2026) menilai posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt) justru lebih fleksibel.
Agustiar menegaskan, status Plt bukan persoalan selama pejabat yang ditunjuk mampu menunjukkan kinerja yang baik dan sejalan dengan arah kebijakan
Dikatakannya, ‘debetulnya bukan masalah Plt ataupun definitifnya, tapi yang penting kinerjanya,” ucapnya.
Ia bahkan mengakui, posisi Plt memberi kemudahan bagi kepala daerah dalam melakukan evaluasi dan pergantian pejabat apabila kinerjanya dinilai tidak sesuai harapan.
Malah justru susah kalau definitif, sudah memindahnya lagi. Kalau masih Plt kan mudah, besok diganti orangnya kan boleh,” katanya.
Agustiar menambahkan, penempatan pejabat definitif justru bisa menjadi kendala apabila yang bersangkutan tidak sejalan dengan program yang sedang dijalankan pemerintah provinsi.
Ditegaskan, “bagaimana kalau definitif kalau kerjanya ‘ngucai’ gimana,” ujar Agustiar balik bertanya.
Untuk itu ditegaskan Pemerintah Kalteng lebih mengutamakan kualitas sumber daya manusia dalam menentukan pejabat OPD, khususnya dari sisi karakter, sikap, dan pola pikir.
“Kami mencari orang yang punya mindset bagus, attitude bagus, karakter bagus sesuai dengan kultur budaya kita di Huma Betang,” tegasnya.
Diketahui, sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Kalteng yang masih dijabat Plt antara lain Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
Berikutnya ada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfosantik), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga masih diisi pejabat Plt.
Jabatan Plt juga terdapat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Direktur RSUD Doris Sylvanus, menjadikan jumlah OPD yang belum memiliki pejabat definitif cukup signifikan di lingkungan pemerintahan provinsi.(drt/KPO-3)
