Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memastikan tidak akan membiarkan dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum Kepala Desa beserta perangkatnya menguap begitu saja.
Merespons keresahan warga yang sempat memanas di media sosial, Pemkab kini resmi mengambil alih penanganan kasus tersebut.
Langkah strategis ini diputuskan melalui rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar di Ruang Lounge VIP Kantor Bupati Tanah Laut, Kamis (12/3/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bagian Hukum Setda Tala, hingga unsur kepolisian guna menjamin objektivitas pemeriksaan.
Kepala DPMD Tanah Laut, M. Syahid, mengungkapkan bahwa langkah cepat ini merupakan jawaban atas simpang siur informasi yang berkembang di jagat maya. Pihaknya merasa perlu melakukan intervensi agar isu tersebut tidak berdampak pada pelayanan desa.
“Kami menyikapi pemberitaan di media sosial terkait oknum kades dan perangkat desa tersebut. Rapat ini adalah bentuk nyata bahwa pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan tidak melakukan pembiaran,” ujar Syahid.
Untuk menjamin kepastian hukum dan meredam kegaduhan, Syahid menegaskan bahwa perkara ini telah ditarik ke tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan agar proses investigasi berjalan lebih profesional dan terukur.
“Sekarang sudah Pemerintah Kabupaten yang ambil alih. Tujuannya supaya masyarakat tidak resah dan tidak terganggu dengan kesimpangsiuran informasi yang beredar,” tambahnya. (rzk/K-6)
