GUBERNUR Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin melalui Asisten Administrasi Umum, Dinansyah mengikuti Sosialisasi Penilaian Pemberian Reward kepada Pemerintah Daerah terkait dengan Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) secara virtual, di Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Rabu (11/3).
Sosialisasi digelar Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI ini dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuda, Horas Maurits Panjaitan, dan diikuti secara virtual pula oleh Gubernur, Bupati Wali Kota dari seluruh Indonesia.
Usai mengikuti sosialisasi, Gubernur Kalsel melalui Asisten Administrasi Umum, Dinansyah didampingi Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah 1, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi, M Kharis Elyani mengatakan, akan segera melakukan koordinasi terkait arahan dari Ditjen Keuangan Daerah perihal penilaian pemberian reward.
“Kita akan koordinasikan dengan pihak terkait, hal apa saja yang harus disiapkan berkenaan hal ini, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri RI,” ucap Dinansyah.
Sebelumnya, Sekditjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan mengungkapkan, dalam Penilaian Pemberian Reward kepada Pemerintah Daerah terkait dengan Pembiayaan Kreatif kali ini, nantinya akan ada enam klaster.
“Peta persaingan, kita akan menilai pada 6 Klaster wilayah, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa–Bali, Nusa Tenggara–Maluku, Papua, dan Sulawesi.
Dengan kuota kemenangan berjumlah 35 daerah,” ucap Horas dalam paparannya.
Sehingga Horas menekankan, hal-hal penting yang menjadi perhatian dari semua daerah adalah menyampaikan, data dan dokumen dari setiap item yang ada di dalam dimensi dalam lampiran data dukung harus benar-benar jelas lengkap dan memiliki nilai sesuai yang sudah ditentukan.
“Semua yang dimasukkan, datanya harus sesuai kondisi real di daerah,” tekan Horas.
Untuk diketahui, Pembiayaan Kreatif bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah serta pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi sistem pencegahan korupsi (Monitoring Center for Prevention/MCP).
Mendukung dan memperkuat implementasi sistem pencegahan korupsi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui sistem Monitoring Center for Prevention (MCP).
Serta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan efektif melalui penerapan sistem pencegahan korupsi (Monitoring Center for Prevention) berbasis wilayah.(adv/K-2)
