BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Program bantuan kaki palsu bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan kembali dilaksanakan tahun ini, dengan mekanisme seleksi yang mengutamakan penerima paling membutuhkan.
Selain penyesuaian jadwal pelaksanaan pada 29 Mei, proses penyaluran bantuan juga akan diawali dengan pendataan dan pengukuran kondisi fisik calon penerima, seperti lebar paha dan kebutuhan spesifik lainnya, agar alat bantu yang diberikan sesuai, kata Kepal Seksi Rehabilitasi dan Lanjut Usia dari Dinas Sosial Provinsi Kalsel H Rudiani disela- Sosper dan Propemda, di Pondok Bahari Thaher Square, Rabu (18/03/2025).
Nantinya, penerima yang telah ditetapkan akan dipanggil melalui dinas sosial, dengan lokasi penyerahan yang akan ditentukan kemudian.
Program ini bukan yang pertama kali digelar, melainkan telah menjadi agenda rutin tahunan. Hal tersebut disampaikan pihak Dinas Sosial, khususnya pada Seksi Rehabilitasi Disabilitas dan Lanjut Usia.
“Program ini memang sudah setiap tahun dilaksanakan. Tahun ini kami kembali menjalankan melalui Seksi Rehabilitasi Disabilitas dan Lanjut Usia,” ujar perwakilan dinas.
Dari sisi anggaran, bantuan kaki palsu dan kursi roda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun demikian, dukungan juga datang dari pihak ketiga.
“Tahun ini dianggarkan 10 kaki palsu dan 10 kursi roda dari APBD. Selain itu ada juga bantuan dari pihak ketiga, seperti dari Bank Kalsel yang setiap tahun turut berpartisipasi,” jelasnya.
Sosialisasi program dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota yang kemudian menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Sosial juga aktif berkoordinasi dengan berbagai organisasi penyandang disabilitas, seperti komunitas tuna rungu, tuna netra, hingga kelompok disabilitas lainnya.
“Biasanya informasi juga cepat sampai karena mereka memiliki komunitas masing-masing, dan kami rutin berkoordinasi dengan organisasi tersebut,” tambahnya.
Meski demikian, hingga saat ini data penerima masih dalam proses pengumpulan dari kabupaten/kota. Tidak semua usulan dapat dipenuhi mengingat keterbatasan jumlah bantuan.
“Nanti kabupaten/kota yang mengusulkan, lalu kami seleksi. Karena jumlahnya terbatas, tentu diprioritaskan yang paling membutuhkan,” ungkapnya.
Program ini diharapkan dapat terus berlanjut setiap tahun guna membantu meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan.(nau/KPO-1)
