Oleh: Revina
Aktivis Muslimah
Belum lama ini, Amerika Serikat (AS) meluncurkan proyek Board of Peace (BoP) yang digembar-gemborkan sebagai jalan perdamaian antara Palestina dan Israel. Konflik ini telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023—atau lebih tepatnya genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.
BoP disepakati dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, kecuali Palestina sendiri—padahal itu adalah tanah mereka. Dari sini saja sudah terasa janggal: bagaimana mungkin skema “perdamaian” dibicarakan tanpa melibatkan pihak yang tanahnya dijadikan medan konflik?
Kejanggalan itu semakin nyata ketika fakta di lapangan berbicara. Belum genap dua minggu setelah BoP diluncurkan—tepatnya 22 Januari 2026—Israel yang menyetujui gencatan senjata dan bergabung dalam BoP justru kembali menyerang Gaza, tepatnya di Khan Younis. Serangan tersebut menewaskan 21 orang, sebagaimana dilaporkan oleh CNN Indonesia (5/2/26). Fakta ini menunjukkan bahwa gencatan senjata yang diklaim sebagai langkah menuju damai ternyata tidak menghentikan agresi.
Melihat realitas tersebut, dunia tampak terlalu naif jika mempercayai dewan perdamaian bentukan AS ini. Sebagaimana diketahui, AS adalah sekutu utama dan pendukung nomor satu Israel dalam agresinya terhadap Palestina serta perebutan wilayah mereka. Dengan hubungan yang begitu erat—seperti induk dan anak—bagaimana mungkin AS dan Israel mampu menghasilkan perdamaian yang adil bagi Palestina, tanah yang hingga kini masih berada dalam penjajahan?
Di sinilah BoP patut dipertanyakan. BoP sejatinya tampak lebih sebagai sandiwara politik AS–Israel untuk melanggengkan penjajahan di Palestina. Melalui skema ini, pengelolaan Gaza diambil alih pihak asing, yang pada akhirnya merampas hak warga Gaza atas wilayahnya sendiri. Warga Gaza diwajibkan melucuti senjata, sementara Israel tidak diusir dari tanah Palestina dan tetap dibiarkan bersenjata lengkap. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa yang terjadi bukanlah perdamaian yang setara, melainkan pengaturan ulang dominasi.
Di sisi lain, sikap penguasa negeri-negeri Muslim juga tidak lepas dari sorotan. Alih-alih mengambil posisi tegas, banyak di antara mereka justru berpangku tangan. Bahkan sebagian turut bergabung dalam BoP dengan alasan menjaga keamanan kawasan dan stabilitas ekonomi negara. Sungguh miris, ketika saudara dan tanah perjuangan umat Islam seakan dikorbankan demi kepentingan politik dan kekuasaan.
Padahal Rasulullah SAW telah bersabda bahwa kaum Muslim itu seperti satu tubuh; jika satu bagian sakit, seluruhnya ikut merasakan. Namun realitas hari ini menunjukkan jauhnya kepemimpinan dari nilai tersebut. Pemimpin Muslim yang lahir dari sistem sekuler kapitalis cenderung terjangkit penyakit wahn—cinta dunia dan takut mati—sehingga keberpihakan kepada umat melemah.
Termasuk pemimpin negeri ini yang saat kampanye sering menyentuh isu Palestina, tetapi kini terlihat mendukung narasi keamanan Israel, ikut serta dalam BoP, hingga menyalurkan Rp17 triliun uang rakyat ke dewan tersebut. Padahal, apakah benar rakyat Indonesia sepakat mendukung kebijakan yang bersinggungan dengan kepentingan Israel?
Solusi Hakiki
Melihat realitas tersebut, maka solusi tidak cukup berhenti pada kritik. Diperlukan sikap dan langkah yang lebih mendasar.
- Sikap Tegas Umat
Umat harus bersikap zero tolerance terhadap narasi gencatan senjata dan perdamaian ala AS–Israel. Sudah terbukti, meski ada BoP, Palestina tetap dibombardir dan tanahnya tidak kembali—bahkan pengelolaannya justru diambil alih pihak asing. Perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi.
- Kesatuan Politik dan Kepemimpinan
Kesatuan umat dalam politik dan kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk melawan hegemoni penjajah kafir. Tidak ada solusi hakiki bagi masalah Palestina kecuali persatuan umat dan penerapan syariat Islam secara kaffah di bawah naungan negara Islam (Khilafah).
Khilafah ibarat perisai dan pelindung kaum Muslimin. Hanya dengan satu kepemimpinan yang menyatukan umat Islam dunia, jihad dapat dikomando secara terarah dan negeri-negeri Muslim dapat dibebaskan dari cengkeraman penjajah yang selama ini mengeruk kekayaan umat.
- Dakwah dan Perang Pemikiran
Untuk sampai pada tahap itu, umat harus dipahamkan terlebih dahulu. Dakwah menjadi kunci, karena “tak kenal maka tak cinta.” Banyak umat skeptis terhadap Khilafah akibat stigma bahwa ia keji, jahat, atau identik dengan terorisme—padahal sejarah menunjukkan sebaliknya.
Umat juga terhipnotis oleh demokrasi yang dianggap sebagai sistem terbaik, tanpa menyadari dampak sekularisasi yang memisahkan agama dari politik. Karena itu, tugas besar hari ini adalah memenangkan perang pemikiran melawan ideologi sekuler Barat yang merasuki umat.
Sebagaimana disampaikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani, bangkitnya seseorang bergantung pada pemikirannya. Maka kebangkitan umat pun bergantung pada perubahan cara berpikirnya. Mari kita sadarkan umat agar bersatu dan kembali pada syariat Islam di bawah naungan Khilafah.
