PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com –
Antrean panjang di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah mendapat perhatian serius dari DPRD setempat. Kondisi tersebut dipicu oleh kepanikan masyarakat akibat berbagai isu dan kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menyampaikan fenomena panic buying menjadi salah satu penyebab utama terjadinya antrean panjang.
“Sebagian masyarakat khawatir akan adanya kenaikan harga maupun pembatasan pembelian BBM bersubsidi, sehingga memilih mengisi bahan bakar meskipun sebenarnya masih cukup,” paparnya, Senin (13/4/26).
Kebijakan pembatasan yang dikeluarkan pemerintah daerah di sejumlah wilayah sejatinya bertujuan baik, yakni untuk mengurai kemacetan di SPBU.
“Namun, di lapangan justru berpotensi memicu kepanikan jika tidak disertai penjelasan yang memadai kepada masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, faktor gangguan distribusi juga turut menjadi penyebab, baik karena keterbatasan armada pengangkut, kondisi jalan, maupun jarak tempuh distribusi yang cukup jauh.
“Sutuasi tersebut tentu berdampak luas, mulai dari waktu masyarakat yang terbuang untuk antre, terganggunya aktivitas ekonomi, kemacetan lalu lintas, hingga potensi risiko keamanan,”lanjutnya.
Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah agar segera memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait ketersediaan stok BBM, sehingga tidak menimbulkan kepanikan.
“Selain itu, juga mengusulkan agar suplai BBM ditingkatkan, operasional SPBU diperpanjang hingga 24 jam di beberapa titik, serta penambahan armada distribusi guna memperlancar pasokan,” tuturnya.
Kondisi demikian disebutkan memang tidak nyaman, namun dapat diantisipasi jika ada penjelasan resmi dari pemerintah serta distribusi BBM berjalan lancar.
“ewan berharap langkah-langkah tersebut dapat segera dilakukan agar kondisi kembali normal dan aktivitas masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.(drt/KPO-3)
