Martapura, KP – Bupati H Saidi Mansyur mengukuhkan 32 pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Banjar periode 2026–2028, di Aula BKPSDM, Martapura, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian komitmen Pemkab Banjar memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.
Bupati Saidi menegaskan, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representatif masyarakat desa, memiliki peran strategis menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Pengurus PABPDSI diharap mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan. Ini penting guna menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang harmonis, transparan dan berpihak pada masyarakat,” tandasnya.
Dia pun menekankan, PABPDSI wadah penting meningkatkan kapasitas dan kualitas anggota BPD. Organisasi tersebut diharap mampu memperkuat koordinasi, sekaligus menjadi forum strategis dalam merespons dinamika pembangunan desa.
“Tiga poin strategis, penguatan peran representatif, penguatan budaya musyawarah mufakat serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota BPD,” pesannya.
Penguatan peran representatif dinilai penting agar PABPDSI mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat desa yang beragam, termasuk dari wilayah pelosok. Sementara itu, budaya musyawarah mufakat perlu terus dikedepankan dalam setiap proses pengambilan keputusan guna menghasilkan kebijakan yang adil.
“Adapun peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota BPD diharap mendorong pelaksanaan fungsi pengawasan secara lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ketua PABPDSI Kalsel Husni Thamrin menegaskan pentingnya hubungan kemitraan yang konstruktif antara BPD dan pemerintah desa.
“BPD bukanlah oposisi, melainkan mitra strategis pemerintah desa. Komunikasi yang sehat dan terbuka, menjadi kunci menyelesaikan perbedaan secara musyawarah, sehingga setiap keputusan dihasilkan benar-benar berpihak untuk masyarakat,” tandasnya.(wan/K-5)
