Banjarbaru, KP – Komitmen menjaga kualitas demokrasi terus diperkuat melalui pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.
Hal ini tercermin dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 tingkat Kota Banjarbaru yang digelar di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarbaru bersama KPU Kota Banjarbaru guna memastikan akurasi dan validitas data pemilih tetap terjaga.
Kepala Kesbangpol Kota Banjarbaru, Hidayaturahman, menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan langkah strategis dalam menjaga integritas demokrasi di daerah.
“Dinamika data pemilih terus berlangsung. Misalnya pelajar yang sebelumnya belum memenuhi syarat, kemudian berubah status menjadi anggota TNI atau Polri. Begitu juga dengan perpindahan penduduk ke Banjarbaru karena pekerjaan atau alasan lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemutakhiran data pemilih secara berkala penting untuk menjaga akurasi daftar pemilih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
“Kita harus mendukung kegiatan ini sehingga data pemilih tetap akurat, menghindari kesalahan, dan menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.
Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan setiap tiga bulan, mencakup berbagai perubahan seperti pemilih meninggal dunia, perpindahan domisili, hingga penambahan pemilih pemula.
?Berdasarkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026, jumlah pemilih di Kota Banjarbaru tercatat sebanyak 207.489 orang, terdiri dari 101.222 laki-laki dan 106.267 perempuan yang tersebar di lima kecamatan dan 20 kelurahan.
Adapun rincian jumlah pemilih per kecamatan yakni:
Landasan Ulin: 60.394 pemilih
Cempaka: 30.094 pemilih
Banjarbaru Utara: 43.062 pemilih
Banjarbaru Selatan: 36.807 pemilih
Liang Anggang: 37.132 pemilih
Melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, diharapkan seluruh pihak dapat terus bersinergi dalam memastikan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyelenggaraan pemilu ke depan semakin demokratis, transparan, dan berkualitas.(Dev/K-5)
