BANJARMASIN, kalimantanpost.com – Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA) Banjarmasin melaksanakan kegiatan kunjungan praktik mata kuliah Manajemen Konflik pada Selasa, 8 April 2026, bertempat di Kantor DPRD Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran berbasis praktik yang dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami dinamika konflik di lingkungan pemerintahan, khususnya lembaga legislatif daerah. Melalui kunjungan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga wawasan empiris mengenai bagaimana konflik dikelola dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai narasumber Dr. Cand. H. M. Syarifuddin, M.AP., yang menyampaikan materi secara komprehensif mengenai konsep, sumber, hingga strategi penyelesaian konflik dalam organisasi publik. Kegiatan ini juga didampingi oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Konflik, Devia Hetty Hernany, S.Sos., M.AP., yang turut mengarahkan jalannya diskusi serta memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan.
Dalam pemaparannya, Syarifuddin menegaskan bahwa konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan organisasi, terutama dalam lingkungan pemerintahan yang melibatkan berbagai kepentingan. Ia menjelaskan bahwa konflik dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, perbedaan persepsi, komunikasi yang tidak efektif, hingga keterbatasan sumber daya.
“Konflik tidak selalu berdampak negatif. Jika dikelola dengan baik, konflik justru dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kebijakan, memperkuat hubungan kerja, dan mendorong inovasi dalam organisasi,” jelasnya di hadapan para mahasiswa.
Lebih lanjut, ia menguraikan berbagai jenis konflik yang kerap terjadi dalam administrasi publik, mulai dari konflik individu, konflik antarindividu, hingga konflik kelompok dan organisasi. Menurutnya, pemahaman terhadap jenis dan sumber konflik menjadi langkah awal yang penting dalam menentukan strategi penanganan yang tepat.
Dalam sesi materi, mahasiswa juga diperkenalkan pada berbagai pendekatan dalam manajemen konflik, seperti kolaborasi (mencari solusi yang menguntungkan semua pihak), kompromi (saling mengalah), akomodasi (mengutamakan kepentingan pihak lain), kompetisi (mempertahankan kepentingan sendiri), serta menghindari konflik dalam kondisi tertentu. Pendekatan-pendekatan tersebut, menurut Syarifuddin, harus digunakan secara fleksibel sesuai dengan situasi dan tingkat kompleksitas konflik yang dihadapi.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran administrator publik sebagai mediator, negosiator, dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik. Kemampuan komunikasi yang efektif, empati, serta analisis yang tajam menjadi kunci utama dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.
Kegiatan kunjungan praktik ini berlangsung secara interaktif dan dinamis. Mahasiswa aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi dengan mengangkat berbagai isu konflik yang sering terjadi di lingkungan birokrasi dan pelayanan publik, seperti konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan, perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan, serta tantangan dalam menjaga netralitas dan profesionalisme aparatur.
Dosen pengampu, Devia Hetty Hernany, S.Sos., M.AP., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan praktik ini merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran mahasiswa administrasi publik. Ia menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga harus didukung dengan pengalaman langsung di lapangan.
“Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan teori yang telah dipelajari dengan kondisi nyata di lapangan. Mereka dituntut untuk memiliki kemampuan analisis yang baik serta keterampilan dalam menyelesaikan konflik secara profesional dan beretika,” ungkapnya.
Kunjungan ke DPRD Kalimantan Selatan ini juga memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa mengenai kompleksitas proses legislasi dan dinamika hubungan antar aktor dalam pemerintahan daerah. Lingkungan legislatif yang sarat dengan perbedaan kepentingan menjadikan manajemen konflik sebagai kompetensi penting yang harus dimiliki oleh calon administrator publik.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya manajemen konflik dalam administrasi publik, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam dunia kerja nantinya. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Program Studi Administrasi Publik UNISKA dalam mencetak lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di sektor publik.
