Banjarbaru, KP — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 sebagai forum penajaman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Agenda ini menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan pusat dan daerah dalam menentukan arah pembangunan.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026)
Musrenbang tahun ini mengusung tema penguatan sumber daya manusia dan investasi sektor unggulan dengan dukungan infrastruktur.
Dihadiri langsung Gubernur Kalsel H Muhidin dan Ketua DPRD Prov Kalsel Supian HK, Sekda Provinsi Kalsel Syarifuddin dan kepala daerah se-Kalimantan Selatan, termasuk Bupati Tapin H. Yamani.
Musrenbang mendatangkan Nara Sumber Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, dan jajaran Bappelitbang Se Kalimantan Selatan difokuskan pada penyelarasan program prioritas lintas pemerintahan.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus, menegaskan forum ini menjadi tahap penting sebelum penetapan RKPD hingga penyusunan APBD.
“Musrenbang memastikan program yang disusun selaras, terukur, dan konsisten antara perencanaan dan penganggaran,” ujarnya.
Ia menekankan, pembangunan daerah harus mengacu pada sistem nasional dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Sinkronisasi pusat dan daerah, menurutnya, menjadi faktor penentu efektivitas pembangunan.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyebut kinerja pembangunan daerah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,22 persen, melampaui rata-rata nasional, sementara angka kemiskinan berada di 3,73 persen.
“Capaian ini menjadi dasar dalam merancang kebijakan pembangunan 2027,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan masih adanya tantangan, terutama penanganan banjir. Pemerintah daerah, kata dia, telah menyiapkan langkah terpadu mulai dari normalisasi sungai hingga peningkatan sistem drainase.
Sementara Bupati Tapin H. Yamani usai mengikuti Musrenbang menilai Musrenbang sebagai ruang strategis untuk memperjuangkan kebutuhan daerah agar terakomodasi dalam kebijakan provinsi maupun nasional.
“Perencanaan harus menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan yang inklusif,” ujarnya.
Musrenbang ini menjadi titik temu kepentingan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. (abd/K-6)
