Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) menjalani tahapan krusial dalam penilaian kinerja pemerintahan di tingkat nasional.
Tim verifikator dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan uji petik melalui forum Verifikasi, Validasi, dan Konfirmasi Penilaian Kinerja Daerah Tahun 2026, Kamis (9/4/2026).
Agenda yang berlangsung secara daring dari Aula Command Center Tanah Laut tersebut bertujuan untuk membedah efektivitas serta akurasi program penanggulangan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting yang telah diimplementasikan oleh jajaran Pemkab Tala.
Verifikasi ini merupakan bentuk pengawasan ketat pusat untuk memastikan sinkronisasi antara capaian indikator makro yang dilaporkan dengan fakta administratif serta implementasi di lapangan.
Fokus penilaian tertuju pada sejauh mana integrasi program antarperangkat daerah mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat rentan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Ismail Fahmi, yang memimpin langsung paparan teknis, menjelaskan secara komprehensif mengenai instrumen kebijakan dan skema intervensi yang telah dijalankan.
Menurutnya, akurasi data merupakan kunci utama dalam memastikan program tepat sasaran.
Dalam paparannya, Sekda menegaskan bahwa keberhasilan penekanan angka kemiskinan dan stunting di Bumi Tuntung Pandang merupakan hasil dari kolaborasi multidimensi.
Ia menggarisbawahi bahwa penanganan isu sosial tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral semata.
“Penurunan kemiskinan dan stunting di Kabupaten Tanah Laut memerlukan sinergi terpadu dari berbagai elemen, mulai dari perangkat daerah hingga sektor swasta. Melalui kolaborasi yang solid, kami optimistis target-target strategis dapat tercapai secara maksimal,” tegas Ismail Fahmi.
Hasil dari verifikasi objektif ini akan menjadi instrumen evaluasi bagi Pemkab Tala dalam memetakan efisiensi anggaran dan efektivitas program pada tahun berjalan.
Selain menjadi rapor kinerja, proses ini diharapkan mampu memotivasi jajaran birokrasi untuk meningkatkan standar pelayanan publik demi mewujudkan visi pembangunan Tanah Laut yang Simpun, Maju, dan Berkelanjutan.
Penilaian ini juga menjadi momentum bagi Kabupaten Tanah Laut untuk membuktikan komitmennya dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil (result-oriented government). (rzk/K-6)
