PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat virtual untuk mematangkan Skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET) sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, di Palangka Raya, awal pekan lalu.
Rapat ini dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik H. Darliansjah yang mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Pembahasan difokuskan pada upaya menghadirkan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, produktif, dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM di daerah.
Dalam arahannya, H Darliansjah menyoroti masih rendahnya akses UMKM terhadap kredit formal serta tingginya biaya dana yang menjadi kendala utama.
Ia juga menambahkan bahwa banyak pelaku usaha belum bankable karena keterbatasan agunan dan lemahnya pembukuan usaha.
“Intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh,” ujarnya.
Program HAGUET dirancang sebagai solusi komprehensif melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan perbankan, khususnya Bank Kalteng, serta dukungan lembaga penjamin.
Skema ini mengusung konsep subsidi bunga dan risk sharing sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh kredit dengan bunga nol persen.
Dalam mekanismenya, suku bunga sebesar 6 persen per tahun ditanggung bersama oleh pemerintah daerah dan pihak bank.
Rinciannya sebagai berikurmt, 3 persen disubsidi melalui APBD 3 persen ditanggung oleh bank. Dengan skema tersebut, debitur hanya perlu membayar pokok pinjaman tanpa bunga.
Target dan Sektor Prioritas
Program ini menyasar sekitar 3.000 pelaku usaha di berbagai sektor prioritas di Kalimantan Tengah.
Sektor yang menjadi fokus meliputi, hilirisasi produk desa, dengan llafon kredit yang diberikan mencapai maksimal Rp50 juta untuk setiap debitur.
Selain pembiayaan, program ini juga dilengkapi dengan penjaminan kredit melalui PT Jamkrida Kalteng dengan cakupan hingga 70 persen.
Pendampingan usaha juga menjadi bagian penting dalam skema ini yang dilakukan secara terstruktur sejak sebelum hingga setelah penyaluran kredit.
Program HAGUET turut mengedepankan inovasi kebijakan melalui kurasi usaha dan monitoring berbasis data.
Pemprov Kalteng juga merencanakan penggunaan dashboard digital untuk memantau penyaluran kredit, kinerja UMKM, hingga risiko kredit macet secara real time.
Dampak ekonomi dari implementasi program tersebut diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp225 miliar.
Selain itu, program ini juga diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja antara 6.000 hingga 9.000 orang.
Pemprov Kalteng tengah menyiapkan berbagai langkah strategis agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Langkah tersebut meliputi penyusunan Peraturan Gubernur, kerja sama dengan perbankan dan lembaga penjamin, serta penguatan mekanisme penyaluran dan pendampingan.
Melalui skema ini, pemerintah berharap dapat memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendorong UMKM naik kelas dan lebih berdaya saing.
Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. (drt/KPU.
