BANJARMASIN, Kalimantanpost.com — Persoalan fasilitas umum (fasum) yang diduga dikuasai secara pribadi menjadi keluhan utama warga saat kegiatan penelaahan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kota Banjarmasin daerah pemilihan Banjarmasin Utara, M Isnaini, di Komplek Pesona Persada, Kelurahan Sungai Andai, Jumat (4/3/2026).
Dalam Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026 tersebut, puluhan warga meminta agar fasum yang telah menjadi aset pemerintah kota bisa dikembalikan fungsinya untuk kepentingan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin tersebut mendesak Pemerintah Kota Banjarmasin melalui bagian hukum untuk segera menyikapi persoalan fasum yang diserobot atau dikuasai pihak pribadi.
“Fasum yang bermasalah maupun terlantar harus segera ditata dan difasilitasi ulang oleh Pemko. Jangan sampai aset daerah dibiarkan lalu diambil alih secara pribadi,” tegas politisi Gerindra itu.
Selain persoalan fasum, Isnaini juga menyerap berbagai aspirasi lain yang disampaikan warga. Permasalahan yang paling banyak disuarakan berkaitan dengan pengelolaan sampah, kondisi infrastruktur jalan, hingga kebutuhan sarana pendidikan.
Terkait sampah, ia menekankan pentingnya optimalisasi peran petugas 3R (reduce, reuse, recycle) di tingkat lingkungan. Menurutnya, petugas 3R harus benar-benar diberdayakan agar sistem pengelolaan sampah rumah tangga berjalan efektif.
“Petugas 3R ini harus bekerja optimal. Kalau ada kekurangan sarana dan prasarana, tentu harus dilengkapi agar fungsinya maksimal,” ujarnya.
Warga juga menyoroti kondisi jalan utama di Sungai Andai yang dinilai sempit dan sering memicu kemacetan pada jam-jam tertentu. Selain itu, perbaikan jalan di kawasan Budair turut diusulkan karena kondisinya rusak parah akibat genangan air pasang dan hujan.
“Keluhan ini sangat mengganggu aktivitas warga. Ke depan kita dorong solusi, baik melalui pelebaran jalan maupun pengaturan lalu lintas yang lebih baik,” katanya.
Tak hanya itu, meningkatnya jumlah penduduk di Sungai Andai juga memunculkan kebutuhan mendesak akan penambahan sekolah yang dikelola pemerintah kota, mulai dari PAUD, SD hingga SMP.
“Usulan penambahan sekolah ini akan kita tampung dan dorong agar bisa direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(nau/KPO-1)
