Martapura, KP – Sekdakab H Yudi Andrea membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026, di Hotel Roditha Banjarbaru, Kamis (08/04/2026).
Sekda menekankan, penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, salah satu pilar utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini sejalan amanat UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelayanan.
“Keterlibatan masyarakat, upaya bersama membangun sistem pelayanan yang adil, transparan dan akuntabel. Pentingnya standar pelayanan sebagai bentuk komitmen penyelenggara pada masyarakat,” tandasnya.
Standar pelayanan, lanjutnya, janji tertulis penyelenggara layanan pada masyarakat. Dengan standar jelas, masyarakat mendapat jaminan, layanan diterima memiliki alur cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
“Standar pelayanan publik di Kabupaten Banjar selama ini berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pemberian layanan serta pembangunan zona integritas yang terus ditingkatkan,” kata Yudi mewakili Bupati.
Namun demikian, Pemkab Banjar tetap berkomitmen memperkuat kualitas layanan ditengah berbagai tantangan kedepan, khususnya terkait efisiensi anggaran. Yudi menegaskan, efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan untuk masyarakat.
“Terkait efisiensi, kita dorong agar dikondisikan dengan baik. Misalnya adanya kebijakan work from home (WFH) dari Mendagri, tetap kita ikuti, namun pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yudi juga menyoroti pentingnya peran Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik. Pengawasan eksternal sangat diperlukan guna memberikan masukan dan penilaian terhadap kualitas layanan.
“Selama ini Kabupaten Banjar selalu bersinergi dengan Ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik,” tambahnya.
Sekretaris DPMPTSP Muhammad Ikhsan menambahkan, kegiatan FKP diikuti 50 peserta, terdiri dari SKPD, akademisi dan pelaku usaha. Forum ini agenda rutin tahunan yang menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Kalsel dan DPMPTSP.
“Kegiatan ini diharap menjadi wadah menemukan solusi atas kendala dihadapi dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Ikhsan juga menekankan, melalui forum ini terjalin komunikasi dua arah antara pelaku usaha dan SKPD terkait. Masukan dan saran dibahas bersama untuk perbaikan pelayanan publik agar lebih baik dan maksimal. (Wan/K-5)
