Banjarbaru, KP – Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) di Kalimantan Selatan (Kalsel) sebentar lagi terwujud.
Lokasi yang dipilih Kota Banjarmasin. Dalam penyedian sampah Banjarmasin akan dibantu daerah tetangga.
Yaitu Kabupaten Banjar dan Baritokuala (Batola). Penetapan Banjarmasin sebagai lokasi PSEL telah disahkan oleh Pemerintah Pusat.
Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) wilayah Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar, yang dipimpin Staf Ahli Menteri LH Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, Hanifah Dwi Nirwana, di Gedung Idham Chalid. Kamis (9/4).
“Program ini mengacu pada Perpres Nomor 109 Tahun 2025 untuk mendorong pembangunan listrik ramah lingkungan berbasis sampah,” kata Hanifah.
Total pasokan sampah dari tiga daerah tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 635 ton per hari, dengan kontribusi terbesar dari Kota Banjarmasin. Fasilitas PSEL nantinya akan dibangun di satu lokasi di Banjarmasin sebagai pusat aglomerasi.
Hanifah menegaskan, proyek ini dirancang sebagai program jangka panjang hingga 30 tahun, sehingga membutuhkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah, termasuk dalam penyediaan lahan dan pasokan sampah.
Selain itu, KLH akan menyiapkan kandidat lokasi dan menyerahkannya kepada Danantara untuk proses investasi bersama pihak pengembang.
“Daerah harus memastikan pasokan sampah terpenuhi, karena jika tidak dapat dikenakan penalti sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Rahmat Prapto Udoyo, menyampaikan bahwa inisiatif pembangunan PSEL berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang mendorong daerah untuk mengadopsi teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik.
“Ini merupakan gerakan dari Bapak Presiden yang kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian, bagaimana sampah bisa habis dan dimanfaatkan menjadi energi listrik,” kata Rahmat.
Menurut Rahmat, Kota Banjarmasin dipilih sebagai salah satu lokasi prioritas pembangunan karena volume sampah yang cukup tinggi, sehingga dinilai layak secara teknis dan ekonomis.
Ia menyebutkan bahwa pengolahan sampah menjadi energi listrik memerlukan pasokan minimal sekitar 700 ton sampah per hari agar dapat berjalan optimal.
“Banjarmasin menjadi titik rencana pembangunan karena produksi sampahnya tinggi. Ini penting agar teknologi yang digunakan bisa berjalan efektif dan ekonomis,” jelasnya.
Ia menambahkan, proyek melibatkan dua Kabupaten dan satu Kota sebagai sumber pasokan sampah.
Hal ini menjadi salah satu syarat utama agar pengelolaan dapat terintegrasi dan berkelanjutan.
Selain itu, pembangunan PSEL juga memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk rekomendasi Gubernur maupun kesiapan kabupaten/kota sebagai penyedia sumber sampah maupun lokasi pembangunan.
“Penandatanganan kerja sama yang dilakukan hari ini menjadi bukti bahwa Kalimantan Selatan siap dan berkomitmen untuk mendukung program ini,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat berperan sebagai inisiator dan fasilitator, sementara Pemerintah Provinsi bertugas mendorong Kabupaten/Kota agar berpartisipasi aktif, termasuk dalam hal pengangkutan dan penyediaan sampah.
Rahmat juga mengungkapkan bahwa proyek ini telah menjalin kerja sama dengan pihak PLN Persero (Perusahaan Listrik Negara) dalam pengelolaan energi listrik yang dihasilkan.
Ke depan, Pemprov Kalsel akan melakukan monitoring terhadap tahapan pelaksanaan proyek, yang saat ini masih dalam proses perencanaan dan kajian teknologi.
“Masih panjang tahapannya, termasuk penentuan teknologi yang akan digunakan. Namun yang jelas, komitmen kita sudah ada dan ini menjadi langkah awal menuju pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan,” pungkasnya. (mns/K-2)
