BANJARMASIN, Kalimantanpost.com –
Keterbatasan sarana pendidikan hingga persoalan drainase menjadi keluhan utama warga saat kegiatan penelaahan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kota Banjarmasin daerah pemilihan Banjarmasin Utara, Zainal Hakim, di Jalan Padat Karya Komplek Perdana Mandiri Blok C2, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara.
Dalam Reses Masa Sidang I Tahun 2026 tersebut, warga menilai fasilitas pendidikan di Sungai Andai sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun.
Dampaknya terasa saat penerimaan peserta didik baru, di mana banyak calon siswa tidak tertampung karena keterbatasan ruang dan bangku sekolah.
Menanggapi hal itu, politisi PKB tersebut menegaskan perlunya perhatian serius dari Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mempertimbangkan penambahan sarana pendidikan di wilayah Sungai Andai.
“Setiap tahun saat penerimaan siswa baru, banyak yang belum terakomodir karena keterbatasan bangku. Ini perlu menjadi pertimbangan Pemko untuk menambah fasilitas pendidikan di Sungai Andai,” ujarnya.
Selain pendidikan, warga juga menyoroti kondisi drainase dan gorong-gorong yang dinilai tidak berfungsi optimal. Saat musim hujan dan air pasang, air tidak mengalir lancar sehingga menggenangi jalan bahkan masuk ke rumah warga.
Permasalahan lingkungan juga menjadi perhatian. Warga meminta penyediaan bak sampah dan komposter di lingkungan komplek, sejalan dengan upaya penanganan darurat sampah yang kini didorong berbasis rumah tangga.
Tak kalah penting, persoalan bantuan sosial (bansos) turut disuarakan. Menurutnya, masih banyak warga Sungai Andai yang layak menerima bantuan, namun belum terdata sebagai penerima manfaat.
“Pendataan bansos ini harus menjadi atensi bersama, karena masih ada warga yang miskin tapi belum mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar fasilitas umum (fasum) yang masih kosong segera diinventarisasi dan dimanfaatkan. Warga mengusulkan agar lahan fasum dibangun taman bermain, lapangan olahraga, atau fasilitas publik lain yang bisa langsung dirasakan manfaatnya.
“Persoalan fasum ini hampir selalu muncul saat reses. Fasum adalah aset daerah, jadi harus diinventarisir dengan baik dan dibangun sesuai kebutuhan warga,” pungkasnya.(nau/KPO-1)
