Banjarbaru, KP – Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK meminta agar Badan Anggaran DPR RI bisa memprioritaskan anggaran pada program yang masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional.
“Kita menginginkan ini mendapatkan prioritas anggaran, agar bisa terealisasi,” kata Supian HK pada kunjungan kerja Tim Badan Anggaran DPR RI, Senin (24/02/2020), di Banjarbaru.
Pertemuan yang dihadiri Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor juga diharapkan dapat merealisasikan usulan dan harapan masyarakat Kalsel, baik menyangkut Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bantuan lainnya.
“Ini semua demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalsel,” kata politisi Partai Golkar.
Sebelumnya, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengapresiasi kunjungan Tim Badan Anggaran DPR RI ke Kalsel, yang bertujuan menghimpun masukan, saran dan rekomendasi kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer daerah, serta Dana Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Mudah-mudahan bisa menggali berbagai informasi di bidang-bidang terkait serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kalsel,” ujar Paman Birin, panggilan akrab Sahbirin Noor.
Ditambahkan, hal ini merupakan keterpaduan memaksimalkan manfaat kemampuan keuangan daerah dan pusat. Semuanya disinergiskan untuk kepentingan masyarakat Kalsel, salah satunya melalui Program Dana Desa.
“Dengan Dana Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat banyak desa-desa yang tadinya sangat tertinggal, tertinggal dan tidak maju, meningkat secara signifikan,” ujarnya.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kunjungan mereka ke daerah selain untuk menghimpun masukan, saran dan rekomendasi kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer daerah, dan Dana Desa.
“Juga untuk mensinkronkan berbagai kendala yang ada,” kata Cucun.
Karena itu, pertemuan juga menghadirkan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah yang bertugas mentransfer dana keuangan daerah tersebut.
“Kita accept (terima-red) apa keluhan-keluhan di bawah (daerah), termasuk usulan yang harus kita support dan yang harus bertanggungjawab atas resiko kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat,” kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini.
Untuk itu, pemerintah daerah jangan dibiarkan ‘teriak-teriak’ dan tidak disupport dari sisi anggarannya.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Abdul Haris Makkie, Pimpinan Bank Indonesia Kalsel, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota se Kalsel, Kepala SKPD Pemprov Kalsel dan Pemkab/kota. (lyn/KPO-2)
