Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
BanjarmasinTRI BANJAR

Perwakilan BKKBN Kalsel Lantik 41 PNS Baru

×

Perwakilan BKKBN Kalsel Lantik 41 PNS Baru

Sebarkan artikel ini
Hal 14 Foto 4 2 klm tinggi 7 cm.jpg
SUMPAH JABATAN – Kepala Biro Kepegawaian BKKBN Pusat, Ir.Djusni Meirida memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 41 orang PNS baru di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Selasa (10/3/20). (KP/Lili)

Banjarmasin, KP – Sebanyak 41 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) baru di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (10/3/20), resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai ASN.

Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai ASN itu dipimpin Kepala Biro Kepegawaian BKKBN Pusat, Ir.Djusni Meirida disaksikan Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, H Ramlan serta para pejabat dan jajaran instansi tersebut.

Kalimantan Post

Usai prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Kepala Biro Kepagawaian BKKBN Pusat, Djusni Meirida dalam sambutannya antara lain mengatakan, setelah melalui berbagai ujian akhirnya status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berhasil lulus menjadi PNS atau ASN. “Dengan status PNS ini, bisa langsung terjun dan berinteraksi dengan masyarakat dan bisa memberikan solusi atau memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat,’’ ujarnya.

Dikatakan juga, momentum pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini hendaknya bisa memotivasi dan meningkatkan profesionalitas dalam bekerja.

“PNS yang barus dilantik ini adalah generasi milineal yang penuh dengan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dan merubah paradigma melayani, bukan dilayan,’’ katanya.

Pada kesempatan itu dikatakan juga bahwa PNS yang baru dilantik adalah untuk mengisi kekosongan formasi, dalam rangka kaderisasi karena banyak yang pensiun atau pun meninggal dunia.

Dia mengakui di lingkungan BKKBN, masih kekurangan tenaga khususnya tenaga penyuluh, seperti di Kalimantan Selatan yang masih sangat kekurangan yaitu 1 banding 6. “Salah satu dampak akibat kurangnya SDM tersebut, pelayanan yang diberikan menjadi kurang maksimal,’’ pungkas Djusni Meirida. (lia/K-5)

Baca Juga :  Buka Puasa Bersama, Polda Kalsel dan Parpol Sepakat Jaga Stabilitas Politik Daerah
Iklan
Iklan