Tanjung, KP – Niat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, diataranya dengan menjadikan Mall Athayyibah sebegai Mall Pelayanan Publik (MPP) diapresiasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.
Hal itu disampaikannya saat acara penandatanganan komitmen pembangunan MPP belum lama tadi di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.
Dalam acara tersebut hadir sebanyak 48 kepala daerah yang berkomitmen membangun MPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mereka melakukan penandatanganan komitmen pembangunan MPP disaksikan Menteri PANRB.
Dalam paparannya hari itu, Menteri Tjahjo mengatakan antusiasme yang tinggi dalam membangun MPP menunjukan niat serta usaha yang baik dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Hadirnya MPP diharapkan mampu membentuk ASN modern dan memiliki pola pikir untuk bekerja profesional. “MPP menghadirkan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil,” ujarnya.
Bersama dengan 48 Kepala Daerah yang sedang membangun MPP di daerahnya masing-masing, Bupati Tabalong Drs H Anang Syakhfiani M.Si, mengatakan bahwa persiapan MPP Tabalong sudah 90 persen dan sudah mulai beroperasi sejak tanggal 2 Maret 2020, “tanggal 17 Maret 2020 mendatang MPP Tabalong akan soft launching,” jelas Bupati Tabalong.
Dijelaskan Anang, meskipun selama ini pelayanan publik bagi masyakat Tabalong telah dilaksanakan secara maksimal di tiap-tiap SKPD, keberadaan MPP juga jadi motor penggerak pelayanan terpadu satu pintu yang semakin memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan mulai dari administrasi kependudukan, berbagai perijinan, pembayaran pajak daerah, maupun retribusi, hingga bentuk pelayanan yang diberikan oleh instansi vertikal, BUMN maupun BUMD.
Terobosan dan inovasi dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, efektif dan effisien bagi masyakat ini juga merupakan sebagai bentuk persiapan menjadi Kabupaten Terdepan di Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, “pada intinya adalah inovasi untuk menjadi yang terdepan,” ujar H Anang.
Sebagai daerah dengan nilai penanaman modal asing terbesar di Kalsel yaitu sebesar Rp18,75 Triliun di tahun 2019, Bupati Tabalong juga menambahkan bahwa keberadaan MPP juga sebagai bentuk upaya memberi kemudahan berusahan dan investasi daerah melalui proses perijinan yang terpadu dan tersistematis, “calon investor juga lebih dimudahkan, penanaman modal asing dan dalam negeri terus meningkat sudah pasti berdampak pada kesejahteraan daerah,” sebut Anang.
Sebagai informasi, Mal Pelayanan Publik Tabalong yang berada di kawasan yang sangat strategis di Mabuun ini, nantinya akan diisi 27 instansi, seperti Disdukcapil, Dinas Penanaman Modal, Kantor Pajak Pratama, Bank Kalsel, PDAM dan lain sebagainya.
Pembangunan MPP ini memang sebelumnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat dan bermanfaat sudah berulang kali berbuah penghargaan nasional, diantaranya didaulat sebagai salah satu kepala daerah inovatif dalam pelayanan masyarakat.
Ada beberapa indikator penilaian yang dicapai oleh Kabupaten Tabalong terbilang baik, seperti memiliki dedikasi, loyalitas dan inovasi untuk kemajuan daerah, utamanya pelayanan masyarakat.
Inovasi dilakukan oleh Bupati Tabalong Drs H Anang Syakhfiani M.Si, bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara mudah dan cepat tak henti saat periode pertama kepemimpinnya.
Kini diperiode kedua sebagai Bupati, Anang
suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan membuka Mall Layanan Publik di Mall Athaibah. Dari mall ini, pelayanan menjadi sangat praktis karena karena bisa dilakukan di satu tempat. Bahkan, layanan ini juga ditargetkan menampung dinas atau lembaga, termasuk BUMN bidang layanan publik.
Begitupula inovasi lainnya yang sudah dirasakan masyarakat, diantaranya angkutan gratis bagi pelajar dan masyarakat. Juga kredit tanpa bunga untuk publik, serta inovasi karet bokar bersih yang kini terbukti membawa dampak menguntungkan bagi para petani karet di Bumi Sarabakawa.
Untuk diketahui, sejak 2017 hingga saat ini, telah dibangun sebanyak 24 MPP di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. MPP merupakan pembaharuan sekaligus penggunaan teknologi informasi. (ros/K-6)
