Hingga saat ini sedikitnya ada sekitar 500 yang masih menunggu antrian untuk diperiksa melalui metode polymerase chain reaction (PCR) di laboratorium
BANJARMASIN, KP – Hasil sampel spesimen uji swab CoVID-19 atau virus corona yang dikirim Pemko Banjarmasin menumpuk di Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) Banjarbaru.
Hingga saat ini sedikitnya ada sekitar 500 yang masih menunggu antrian untuk diperiksa melalui metode polymerase chain reaction (PCR) di laboratorium tersebut, guna memastikan positif atau negatif hasil sampel uji swab.
Melihat masih banyaknya penumpukan, Pemko akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara uji swab massal yang jadwalnya berakhir pada Sabtu, (12/06/2020).
Penghentian ini dilakukan guna menghindari menumpuk yang terus terjadi. Selain itu, rentang waktu tunggu yang terlalu lama juga jadi salah satu pertimbangannya. Sebab jika terlalu lama dikhawatirkan bisa mempengaruhi validasi hasil.
“Sementara ya ditahan dulu. Menurut Kadinkes sampel ini ada batas waktunya. Kalau diambil sekarang, kemudian dua Minggu belum diolah nanti tak valid lagi,” ucap Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Kamis (11/06/2020).
Ibnu membeberkan, dari informasi yang ia peroleh bahwa hingga saat ini ada sekitar 2.800 sampel uji laboratorium BTKL-PP di Banjarbaru yang masih belum diperiksa. Termasuk milik Pemko Banjarmasin.
Laboratorium BTKL-PP rupanya tak hanya melayani untuk kebutuhan tiga belas Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan, akan tetapi juga dari Kalimantan Tengah. Hal inilah yang menjadi penyebab banyaknya antrian.
“Karena yang dilayani Kalsel termasuk Kalteng. Infonya sampai 2.800 sampel belum terperiksa,” ungkap yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan CoVID-19 Banjarmasin.
Ibnu mengakui bahwa kapasitas alat pemeriksa di BTKL-PP hanya mampu melayani 100 – 130 uji sampel per hari. Sedang jumlah sampel uji yang masuk terus bertambah setiap harinya.
Dengan demikian, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan antrian bisa memakan waktu 15 – 20 hari.
“Saya kira juga dengan keterbatasan kuota pemeriksaan seratus sampai seratus tiga puluh per hari itu mungkin lima belas sampai dua puluh hari baru selesai, sementara kita perlu kecepatan,” jelasnya.
Kalsel sebenarnya juga sudah mendapatkan bantuan dua unit alat PCR dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi hingga saat ini masih belum bisa difungsikan lantaran masih belum siap.
Ibnu berharap alat tersebut bisa segera bisa bekerja untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang saat ini terjadi. “Makanya ini yang kami sampaikan ke pak mentari kalau ini lambat kita kesulitan melakukan diagnosis,” ucapnya.
Meski begitu, jika seandainya dua alat PCr tersebut sudah difungsikan akan tetapi masih belum bisa membantu maka terpaksa Pemko pun harus membeli sendiri alat tersebut.
“Kalau untuk Banjarmasin minimal satu unit dengan kapasitas seratus lima puluh atau sembilan puluh lima spesimen, kalau ada sekitar 500 sampel paling lima hari selesai,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Machli Riyadi menimpali bahwa rencana penghentian swab Massal tak akan berpengaruh terhadap upaya penelusuran kasus.
“Tidak. Ngapain menghambat. Karena treking itu rapid test. Seperti yang datang ke puskesmas atau ada orang memiliki riwayat kontak juga di rapid,” pungkasnya. (sah/K-3)