Banjarmasin, KP – Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim terkait pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian kuota internet guna pembelajaran jarak jauh (PJJ) alias secara daring datang terlambat.
Duit yang disalurkan dari Anggaran Pendapat Belanda Negara (APBN) bagi sekolah itu keburu terkuras untuk keperluan lain di masa pandemi CoVID-19.
Sebut saja seperti yang dialami SMP Negeri 10 Banjarmasin. Pihak sekolah hanya bisa membelikan kuota untuk tenaga pendidik. Sementara, murid terpaksa gigit jari. Menyusul anggaran BOS di sekolah itu sudah cekak.
“Hanya untuk guru saja dulu, karena siswa sangat banyak jadi tidak cukup,” ucap Kepala SMPN 10 Banjarmasin, Saipuddin Zuhri saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/08/2020).
Duit kuota internet itu pun untuk tenaga pendidik itu pun tak seberapa. Terhitung ada 43 tenaga pendidik di sekolah itu. Yang mana, per orangnya diberikan sebanyak Rp 50 ribu per bulan. Dan diberikan pihak sekolah selama tiga bulan berturut-turut.
“Karena tidak semua bekerja di sekolah, kalau di sekolah kan masih mending ada Wifi. Maka kami bantu dulu seada uang yang tersisa,” jelasnya.
Saipuddin menjelaskan bahwa banyak kegiatan ekstrakurikuler siswa di sekolahnya yang berasal dari dana BOS tertunda akibat wabah berbahaya asal Wuhan, Tiongkok tersebut.
“Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan seperti ekstrakurikuler. Pramuka, PMR, olahraga ada futsal, silat, karate, basket. Nah itu kami alihkan ke penanganan Covid-19,” terangnya.
Saipuddin mengaku, menyatakan bahwa masih ada dana sisa sekitar Rp 1,1 juta. Lalu pihaknya mengalihkan dana tersebut untuk pembelian alat-alat protokol kesehatan, yang diminta Pemerintah sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Tempat cuci tangan, mulai dari tandon, instalasi nya, thermo gun, hand sanitizer, termasuk disinfektan, dan beberapa alat lainnya,” jelasnya.
Kemudian, untuk merealisasikan PJJ yang saat ini masih dijalankan sekolahnya sesuai intruksi Dinas Pendidikan Banjarmasin, Saifuddin lantas menggunakan sisa dana itu untuk pembelian kuota internet untuk tenaga pendidik.
“Sementara kalau untuk murid tak cukup. Jumlah siswa/i di sekolah ini ada 500 orang. Sementara duitnya yang tersisa tak seberapa,” keluhan.
Adapun Kepala Disdik Banjarmasin, Totok Agus Daryanto saat dikonfirmasi terpisah mengatakan hal tersebut lumrah saja. Sebab, kebijakan itu tergantung dari kondisi masing-masing sekolah.
“Kebijakan ini tergantung kepala sekolah masing-masing. Kalo sekolahnya kecil, jumlah yang digunakan tidak banyak juga. Jadi tergantung jumlah siswa di sekolahnya,” jelas Totok. (sah/K-3)
