Paringin, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian jawaban pemerintah (Bupati, red) terhadap pandangan umum fraksi atas Ranperda Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2020, Senin (24/08/2020) kemarin di Gedung DPRD Balangan.
Rapat paripurna ke 22 massa sidang ke II dipimpin langsung Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan selain dihadiri Bupati H Ansharuddin juga dihadiri perwakilan Forkopimda dan 16 anggota dewan serta sejumlah Kepala OPD.
Dalam jawabannya, Bupati Balangan H Ansharuddin menyampaikan, diantaranya terkait dengan pelatihan kerja bagi warga di sekitar areal tambang, serta kerjasama dengan pihak swasta dalam dalam hal peningkatan kemampuan rumah sakit daerah serta pelaksanaan medical check-up untuk karyawan perusahaan.
“Kami sepakat, hal itu merupakan potensi pendapatan asli daerah yang selama ini belum kita gali,” katanya.
Adapun terkait dengan penanganan dampak pandemi covid-19, bupati menyampaikan Pemkab melakukannya bukan hanya dengan memberikan atau menyalurkan bantuan-bantuan yang sifatnya konsumtif saja. Bantuan yang sifatnya konsumtif adalah langkah jangka pendek saja. Sedangkan untuk jangka yang lebih panjang, kita juga memprioritas program dan kegiatan yang berfungsi sebagai langkah pemulihan ekonomi, terutama pada ekonomi kerakyatan, seperti pertanian dan UMKM.
Kemudian terkait permintaan agar pembahasan raperda perubahan APBD ini tidak hanya melibatkan banggar dan TAPD tetapi juga seluruh SKPD teknis.
“Kami sepakat karena akan membawa kita kepada pembahasan yang lebih teliti, lebih cermat dan lebih rinci. Dan terutama, akan lebih jelas bagi kita semua, termasuk bagi masyarakat, yaitu latar belakang, alasan dan urgensi dari setiap kegiatan yang menggunakan kas daerahm” jelasnya.
Begitu juga terkait dengan penyederhanakan sistem dan prosedur administrasi dalam penyerapan retribusi.
“Kami sangat sepakat dengan hal ini, karena kita seharusnya berterima kasih kepada masyarakat atas kesadaran untuk membayar retribusi maupun pajak daerah, di antaranya dengan cara mempermudah akses dan prosedur pembayarannya,” imbuhnya.
Inovasi dalam hal ini perlu terus-menerus dilakukan, dan pada gilirannya harus bisa menjadi mendongkrak pendapatan asli daerah. (jun/K-6)
