Banjarmasin, KP – PT Pertamina sudah mendistribusikan gas elpiji subsidi ukuran tiga kilogram kepada masyarakat, bahkan hingga 31 Juli 2020 sudah over 2,6 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah.
“Kita tidak ada mengurangi gas elpiji subsidi, bahkan over distribusi sebesar 2,6 persen,” kata Sales Area Manager (SAM) Kalselteng, Dresnanto kepada wartawan, usai rapat dengar pendapatan dengan Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (1/9/2020), di Banjarmasin.
Dresnanto mengungkapkan, kelangkaan gas elpiji yang dirasakan masyarakat ini lebih dikarenakan distribusi yang tidak merata, bahkan gas elpiji subsidi yang diperuntukan bagi rakyat miskin ini tidak tepat sasaran.
“Jadi kita sarankan agar Pemko/Pemkab bisa menggunakan distribusi tertutup dengan menggunakan kartu kendali,” tegasnya, usai rapat yang dihadiri Hiswana Migas Kalsel, Dinas ESDM Kalsel dan LSM Pemuda Islam Kalimantan.
Menurut Dresnanto, distribusi tertutup dengan menggunakan kartu kendali yang dilakukan Pemko Banjarmasin, agar gas elpiji subsidi ukuran tiga kilogram bisa tepat sasaran kepada keluarga miskin dan UMKM yang layak menggunakan elpiji subsidi.
“Jadi tidak bebas lagi di jual di pasaran, terbatas dan tepat sasaran, sehingga yang tidak memiliki kartu tidak bisa lagi membeli gas elpiji subsidi,” ujar Dresnanto.
Hasil koordinasi Pertamina bersama Pemko Banjarmasin, telah dialokasikan sebanyak 37.000 KK miskin yang mendapat gas elpiji subsidi, serta UMKM yang layak.
“Jika merasa KK miskin yang tidak mendapatkan kartu membeli gas elpiji bisa melaporkan ke Dinas Sosial, sedangkan bagi UMKM bisa melaporkan ke Disperindagkop,” tambahnya.
Diakui, hal ini akan menutup akses bagi masyarakat yang tidak berhak untuk mendapatkan gas elpiji, termasuk meminimalisir suplai bagi pengecer, karena pembeliannya dibatasi.
“Masyarakat bisa langsung membeli di pangkalan sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di Banjarmasin sebesar Rp17.500 per tabung,” katanya.
Jika masyarakat menemukan ada pangkalan yang ‘nakal’ dan menjual gas elpiji di atas HET, maka bisa memoto dan melaporkan ke call center Pertamina di nomor 135.
Sedangkan untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji, Pertamina sudah melakukan operasi pasar hingga dua minggu ke depan, dan bisa diperpanjang jika masih terjadi kelangkaan.
“Pertamina hanya mendistribusikan saja, sedangkan penambahan kuota merupakan kebijakan pemerintah,” ujar Dresnanto.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani mengakui, terjadi peningkatan penggunaan gas elpiji subsidi di masa pandemi ini, baik karena penambahan warga miskin, UMKM maupun masyarakat yang sebenarnya tidak berhak menggunakan subsidi.
“Jadi kita perlu menghimbau dan mengedukasi masyarakat, agar gas elpiji subsidi ini bisa tepat sasaran, hanya untuk warga miskin,” tegas politisi Partai Golkar.
Bahkan, diharapkan warga berpenghasilan di atas Rp1,5 juta tidak menggunakan gas elpiji subsidi. Namun adanya disparitas harga menyebabkan masyarakat memilih yang lebih murah.
“Pangkalan memang tidak bisa menolak orang membeli gas elpiji, namun diharapkan warga yang mampu tidak lagi menggunakan gas elpiji subsidi ini,” ujar Sahrujani. (lyn/KPO-1)
