Banjarmasin, KP – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan mengaku tidak puas ketika melihat hasil kinerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) dalam menyampaikan tuntutan para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu.
Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Wilayah BEM Kalimantan Selatan, Ahdiat Zairullah dalam jumpa pers yang dilakukan di salah satu cafe di Jalan Pangeran Hidayatullah, Minggu (11/10/2020) petang.
Kepada Kalimantan Post, pemuda yang juga menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin itu mengaku tidak menutup kemungkinan akan kembali turun ke jalan sebagai bentuk kekecewaannya.
Menurutnya, tuntutan yang diajukan pihaknya beberapa hari yang lalu jelas untuk menyerahkan hasil kesepakatan yang sudah ditandatangani itu langsung kepada Presiden RI.
“Kita kecewa dengan hasil kemarin, kita minta tuntutan yang disampaikan kemarin itu langsung diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, bukan kepada staf atau bawahannya yang lain, makanya tidak menutup kemungkinan kota akan kembali turun ke jalan,” ungkapnya.
Pemuda dengan sapaan Ahdiat itu menjelaskan saat ini sudah termasuk dalam kondisi genting, di mana seluruh penjuru daerah sudah melakukan aksi protes terhadap keputusan DPR RI untuk mengesahkan Undang-Undang yang mereka nilai tidak pro rakyat tersebut.
“Perjuangan ini sudah kita lakukan sejak satu tahun sebelum ini, dan sama sekali tidak didengar oleh para pejabat yang katanya mewakili rakyat Indonesia,” ujarnya.
Karenanya, pihaknya akan kembali melakukan konsolidasi terkait hal itu pada hari Selasa (13/10) mendatang untuk membicarakan apa saja yang akan dilakukan sebagai wujud mosi ketidakpercayaan pihaknya kepada DPRD Kalsel.
“Selasa nanti kita akan kembali merapatkan barisan untuk membicarakan hal ini bersama seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat. Rencananya pada Kamis, 15 Oktober nanti kita akan kembali turun ke jalan,” tukasnya.
Seluruh mahasiswa tetap menuntut Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu agar Undang-Undang Cipta Kerja yang dijalankan dengan sistem Omnibus Law itu tidak diberlakukan di Republik Indonesia.
“Kira akan berjuang sampai menang, sampai Presiden mengeluarkan Perppu dan UU Cipta Kerja dibatalkan,” imbuhnya.
Ketika ditanya apakah akan menempuh jalur hukum untuk membatalkan Omnibus Law tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), Ahdiat lebih memilih untuk menggunakan parlemen jalanan terlebih dahulu.
“Karena saat ini hukum sudah dipermainkan ketika semua linier sudah dikuasai oleh rezim, DPR sudah tidak mempunyai oposisi lagi, Mahkamah sudah dikondisikan dan terakhir para kepala daerah sudah diminta untuk setuju. Maka dari itu dibanding menempuh jalur hukum, lebih baik kami menempuh parlemen jalanan atau aksi unjuk terlebih dahulu sebagai bentuk kekecewaan,” paparnya.
Sebelumnya diketahui Ketua DPRD Kalsel bertolak ke Jakarta untuk mengantarkan berkas yang berisi tuntutan ribuan Mahasiswa Kalsel yang ditujukan kepada Presiden RI.
Namun pada kenyataannya, birokrasi yang sulit membuat wakil rakyat Bumi Antasari tersebut hanya bisa mengantar sampai ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Hal itulah yang menjadi titik kekecewaan para mahasiswa di Kalsel. “Disitu kita bisa melihat sampai mana usaha dan keberanian dari seorang DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.(Zak/KPO-1)
