Banjarmasin, KP – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Hilyah Aulia , mengingatkan Pemko Banjarmasin agar lebih serius dalam melaksanakan setiap kebijakan yang telah diprogramkan. Terutama dalam upaya mendukung target pencapaian Millenium Deveploment Goals (MDGs).
Hal itu dikatakannya, menyikapi terus meningkatnya jumlah penderita HIV-AIDS di Kota Banjarmasin yang kini mencapai 300 kasus, sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi.
Machli menyebut, banyaknya jumlah kasus penyakit akibat hubungan kelamin menyimpang itu menempatkan Banjarmasin peringkat pertama penderita HIV- AIDS dari seluruh kabupaten/kota di Kalsel.
Dihubungi {KP} Minggu (15/11/220) Hilyah Aulia mengatakan, setidaknya ada empat sasaran program MDGs yang lcapainnya harus lebih dimaksimalkan.
Ketiga target itu ujarnya, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, penuntasan sanitasi dasar, penanggulangan kemiskinan. Terakhir dan menjadi ancaman besar adalah menurunkan meningkatkan penderita penyakit HIV/AIDS.
Ia mengemukakan saat ini masih banyaknya program MDGs yang mestinya dilaksanakan Pemko Banjarmasin belum mencapai target.
Padahal kata wakil ketua komisi membidangi masalah kesehatan, pendidikan dan kesra ini menegaskan, capaian target Millenium Development Goals sangatlah tergantung kepada kebijakan daerah, sehingga dituntut keseriusan Pemko Banjarmasin mendukung dan melaksanakan seluruh program nasional tersebut.
Menurutnya, pada tahun 2015 pemerintah pusat sudah mengarahkan kepada seluruh pemerintah daerah, agar secara serius memprioritaskan program pencapaian MDGs harus mencapai target .
Terkait capaian itu ujarnya, tentunya perlu percepatan terutama untuk yang ‘off track’ (di luar jalur-red). Jelasnya kata Hilyah program ini tidak hanya dilakukan pusat tapi butuh keseriusan setiap pemerintahan daerah.
Lebih jauh wakil ketua komisi dari F-PKB ini mengemukakan, pihak DPRD Banjarmasin sendiri sudah membuat sejumlah Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung program pencapaian MDGs tersebut.
Seperti ujarnya, Perda tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit AIDS/HIV dan penyakit menular lainnya, Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan dan sejumlah Perda lainya.
Kemudian Perda tentang Kesehatan Ibu , Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) menjadi Perda, serta Perda Penangulangan Kemiskinan, Gelandangan dan Pengemis (Gepeng).
Ia menjelaskan adapun, delapan tujuan/sasaran MDGs adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan prempuan.
Selanjutnya , mengurangi kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyerabar penaykit HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.
Kedelapan tujuan pembangunan millennium itu ujarnya, dideklarisikan pada Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadari 189 negara angota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia di New York September tahun 2000.
” Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum PBB Nomor : 55/2 tanggal 18 September 2000,” kata Hilyah Aulia yang juga Ketua DPC PKB Kota Banjarmasin ini.
Hilyah mengakui, meski dalam pencapaian pembangunan MDGs Pemko Banjarmasin telah membuat program-program inovatif. Namun sekarang perlu ditunggu adalah keseriuasan dalam merealisasikan program tersebut.
Kendati ia mengakui, ada tiga kategori MDGs saat ini mungkin dianggap sudah tercapai adalah kesetaraan gender dan penanggulangan terhadap penyakit menular tuberkulosis (TB).
Sedangkan masalah lainnya yang perlu untuk ditangani secara lebih serius adalah soal menurunkan angka kemiskinan, masalah sanitasi, penanggulangan balita kurang gizi dan angka kematian bayi.
“Terakhir sekali lagi perlu diwaspadai dan menjadi ancaman besar adalah HIV/AIDS karena penyakit akibat seks bebas ini di Banjarmasin jumlah penderitanya cendrung mengalami peningkatan,’’ demikian Hilyah Aulia. (nid/K-3)
