Pansus I DPRD Kapuas Kaji Banding Perda Nomor 10 tahun 2016

Kuala Kapuas, KP – Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, melakukan kaji banding ke DPRD Kota Palangka Raya dan Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya, belum lama ini.

Mereka melakukan kaji banding, terkait Rancangan Peraturan daerah (Raperda) perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2016, tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah Kabupaten Kapuas tahun 2020.

Rombongan Pansus I DPRD Kabupaten Kapuas, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kapuas, Yohanes, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kapuas, Evan Rahman Sahputra dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kapuas, Algrin Gasan.

Hasilnya, diantaranya Kota Palangka Raya sudah melakukan perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Kemudian, Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, satu Sekretariat Daerah, satu Sekretariat DPRD, satu Inspektorat, 19 Dinas, 5 Badan dan 5 Kecamatan, serta satu Badan Penanggulangan Bancana Daerah.

“Pada Peraturan Daerah di ketentuan peralihan perlu dijelaskan terkait Pejabat seperti saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat pada Perangkat Daerah yang menduduki jabatan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peratura daeah ini,” kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas, Yohanes, kemarin.

Kemudian, lanjutnya, semua Peraturan Bupati mengenai Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi menurut Peraturan Daerah ini.

“Adanya Penetapan waktu Paling lambat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati setelah Peraturan Daerah ini diundangkan,” jelas legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. (Al)